Pantau - Pemerintah mendorong konsolidasi dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menekan pemborosan dan meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan negara.
Langkah ini muncul di tengah sorotan terhadap jumlah BUMN yang dinilai terlalu banyak dan belum seluruhnya produktif.
Anggota Komisi VI DPR RI Rahmat Saleh menyatakan dukungan terhadap kebijakan tersebut sebagai upaya memperkuat efisiensi dan tata kelola perusahaan negara.
“Presiden Prabowo bersama BP BUMN sedang melakukan upaya merger BUMN. Langkah ini kami dukung karena kita ingin BUMN-BUMN yang ada benar-benar memberikan kontribusi terhadap pendapatan APBN,” kata legislator Komisi VI ini, dikutip Jumat (3/7/2026).
Ia menilai jumlah perusahaan yang besar berpotensi memicu pembengkakan biaya jika tidak diimbangi kinerja yang optimal.
“Jangan sampai pengeluaran membengkak karena banyaknya perusahaan yang tidak produktif. Melalui merger dan pengelolaan yang profesional, kita berharap berbagai kebocoran dapat diminimalkan,” ungkap politikus PKS tersebut.
Ia menekankan konsolidasi perlu berjalan seiring dengan penguatan tata kelola agar hasilnya berdampak nyata.
“Termasuk di antaranya melakukan penyelidikan terhadap berbagai penyimpangan yang ada di BUMN selama ini. Dengan demikian kita memiliki BUMN yang semakin berkualitas dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan APBN,” tegas Wasekjen DPP PKS itu.
Ia juga menilai langkah restrukturisasi perlu dijalankan secara konsisten agar BUMN dapat beroperasi lebih efektif dan memberi manfaat optimal bagi keuangan negara.
- Penulis :
- Khalied Malvino
