Pantau - Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Tahun 2027 menempatkan aspek keselamatan transportasi sebagai prioritas utama. Fokus ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus menekan risiko kecelakaan di berbagai moda.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae menegaskan, setiap unit kerja di lingkungan Kemenhub harus memprioritaskan program keselamatan dan pengawasan secara berkelanjutan.
Ia mengungkapkan, pagu indikatif Kemenhub pada Tahun Anggaran 2027 telah ditetapkan sebesar Rp28,35 triliun. Anggaran tersebut akan dialokasikan ke seluruh unit kerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Menurutnya, penyusunan program kerja perlu memperhatikan masukan dari Komisi V DPR RI agar penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran dan menjawab kebutuhan sektor transportasi nasional.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Kamis (2/7/2026), bersama Eselon I Kemenhub, ia menyoroti pentingnya peningkatan layanan pemeriksaan keselamatan transportasi.
“Komisi V DPR RI mendesak Sekretariat Jenderal untuk meningkatkan pelayanan pemeriksaan keselamatan transportasi. Diimbangi dengan pengawasan ketat oleh Inspektorat Jenderal melalui sinergitas pengawasan berbasis sasaran strategis,” ujarnya, dikutip Jumat (3/7/2026).
Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan diminta terus meningkatkan kompetensi aparatur secara berkelanjutan.
Sementara itu, Badan Kebijakan Transportasi (BKT) didorong memperkuat rekomendasi kebijakan keselamatan berbasis pengembangan kawasan. Di sisi lain, aspek integrasi layanan transportasi juga tak luput dari sorotan.
Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda dinilai perlu meningkatkan perencanaan layanan antarmoda guna memperkuat konektivitas nasional.
“Penguatan integrasi transportasi penting untuk mendukung konektivitas dan pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.
- Penulis :
- Khalied Malvino
