
Pantau - Anggota DPR RI Bambang Soesatyo mendorong Polri menjadi institusi yang semakin profesional, modern, adaptif, dan responsif dalam momentum Hari Bhayangkara Ke-80 pada 1 Juli 2026 sebagai bagian dari percepatan transformasi Polri Presisi.
Bambang Soesatyo atau Bamsoet menilai usia Polri yang telah mencapai delapan dekade harus menjadi momentum memperkuat profesionalisme sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
"Momentum ini harus dimanfaatkan untuk mempercepat transformasi Polri Presisi sehingga semakin profesional, modern, humanis, adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus semakin dipercaya masyarakat. Kepercayaan publik merupakan modal utama penegakan hukum dan menjaga stabilitas nasional," ungkapnya.
Tantangan Kejahatan Digital Kian Kompleks
Bamsoet mengatakan perkembangan teknologi digital telah melahirkan tantangan keamanan nasional yang semakin kompleks.
Menurutnya, berbagai bentuk kejahatan siber terus berkembang, mulai dari pembobolan data, penipuan investasi daring, judi online, pencurian identitas digital, hingga pemanfaatan artificial intelligence untuk membuat konten palsu atau deepfake yang berpotensi memicu keresahan sosial.
Ia menilai kondisi tersebut menuntut Polri memperkuat kemampuan digital forensik, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas kerja sama internasional, serta mempercepat integrasi teknologi dalam sistem penegakan hukum.
"Transformasi Polri harus berjalan seiring transformasi masyarakat. Ketika kejahatan memanfaatkan teknologi mutakhir, aparat penegak hukum juga harus memiliki kemampuan, perangkat, dan sistem yang lebih maju sehingga mampu memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat," katanya.
Stabilitas Keamanan Dukung Pembangunan Nasional
Bamsoet menegaskan stabilitas keamanan nasional memiliki keterkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini tengah mendorong hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi digital, transisi energi, dan peningkatan investasi.
Menurutnya, seluruh agenda pembangunan tersebut membutuhkan institusi kepolisian yang mampu memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha.
"Keamanan adalah fondasi pembangunan. Investor membutuhkan kepastian hukum, masyarakat membutuhkan rasa aman, pelaku usaha membutuhkan stabilitas. Semua itu memerlukan Polri yang profesional, responsif, dan mampu bekerja sama dengan seluruh elemen bangsa," ujarnya.
Bamsoet juga mengapresiasi berbagai pembenahan yang telah dilakukan Polri dalam beberapa tahun terakhir, termasuk inovasi pelayanan publik dan digitalisasi administrasi kepolisian.
Ia menyebut Survei Litbang Kompas Tahun 2026 mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mencapai sekitar 82,4 persen, meningkat dibandingkan periode sebelumnya.
Menurut Bamsoet, capaian tersebut harus terus dijaga melalui konsistensi pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum yang berkeadilan.
"Polri yang semakin dipercaya akan menjadi perekat persatuan, pengawal demokrasi, penjaga stabilitas ekonomi, sekaligus pelindung masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan masa depan," ungkapnya.
- Penulis :
- Shila Glorya





