Pantau - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan pemilihan komisaris badan usaha milik negara (BUMN) dengan latar belakang yang berbeda dapat membawa perspektif baru dalam mengawal agenda pemerintah dan menjalankan fungsi pengawasan perusahaan.
Qodari menyampaikan pernyataan tersebut usai membuka Nusantara Media Fest 2026 di Jakarta pada Sabtu, 4 Juli 2026.
Qodari Sebut Peran Komisaris Penting
Berdasarkan pengalamannya sebagai komisaris di salah satu BUMN, Qodari mengatakan komisaris memiliki peran penting dalam memberikan arahan, mengawal agenda pemerintah, serta menawarkan alternatif solusi bagi perusahaan.
"Dan kalau bicara pengalaman saya di Pertamina Hulu Energi, kita bisa membantu juga untuk melihat alternatif-alternatif solusi. Karena kita datang dari latar belakang yang berbeda, kita datang dari luar, sebetulnya ada perspektif yang baru yang bisa dibawa ke dalam perusahaan di mana kita menjadi komisaris." ujar Qodari.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas isu pengangkatan komisaris di sejumlah perusahaan BUMN yang menjadi perhatian masyarakat, termasuk pengangkatan asisten pribadi Raffi Ahmad, Mufi Budi Ananda, sebagai komisaris PT Krakatau Posco dan Gina Febriyanti Ginting, relawan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden 2024, sebagai komisaris PT Pertamina Retail.
Menurut Qodari, pemilihan komisaris merupakan hal yang normal dan praktik tersebut lazim dilakukan tidak hanya di perusahaan BUMN, tetapi juga di perusahaan swasta.
Soroti Pentingnya Akal Sehat dan Niat Baik
Qodari menilai keberadaan komisaris memberikan manfaat bagi perusahaan melalui fungsi pengawasan serta pemberian ide dan gagasan untuk mendukung pengembangan perusahaan.
"Kalau hemat saya, kalau namanya komisaris itu sebetulnya modal dasarnya dua. Pertama, akal sehat, yang kedua, niat baik." ungkap Qodari.
Ia menambahkan pihak yang ditempatkan sebagai komisaris umumnya telah memiliki pengalaman di berbagai bidang, mulai dari organisasi, pemerintahan, hingga sektor swasta sehingga dapat menghadirkan perspektif baru dalam menjalankan fungsi pengawasan di BUMN.
Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan DPR terus mendorong agar pengangkatan komisaris BUMN diisi oleh orang-orang yang profesional dan kompeten.
- Penulis :
- Leon Weldrick
