Pantau - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan layanan kesehatan yang setara dan adil menjadi kunci untuk memastikan penanganan kelompok rentan dengan tuberkulosis (TB) dan/atau HIV, termasuk lansia dan penyandang disabilitas, melalui penguatan layanan terpadu yang berpusat pada pasien.
Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes Imran Pambudi mengatakan kelompok rentan masih menghadapi berbagai hambatan struktural, stigma, hingga kekerasan yang membuat akses terhadap layanan kesehatan menjadi sulit atau bahkan berbahaya.
Menurut Imran, keberhasilan terapi antiretroviral telah meningkatkan harapan hidup orang dengan HIV (ODHIV), sehingga jumlah ODHIV yang memasuki usia lanjut terus bertambah.
Di Indonesia, sekitar 7,7 persen atau sekitar 39 ribu dari lebih dari 500 ribu ODHIV berusia di atas 50 tahun dan jumlah tersebut diperkirakan terus meningkat hingga 2030.
Kemenkes menyatakan layanan kesehatan perlu dipersiapkan menghadapi kompleksitas komorbiditas pada lansia, seperti penyakit kardiometabolik, gangguan kognitif, osteoporosis, serta interaksi obat yang rumit.
Saat ini, lansia dengan HIV kerap harus berpindah dari satu klinik ke klinik lain untuk memperoleh terapi antiretroviral (antiretroviral therapy atau ART), penanganan diabetes, hipertensi, dan pemeriksaan kardiovaskular.
Fragmentasi layanan tersebut dinilai berisiko meningkatkan biaya, memperpanjang waktu pengobatan, serta memicu pasien putus berobat.
TB Lansia Jadi Tantangan
Imran mengatakan TB pada kelompok lanjut usia menjadi beban kesehatan yang terus meningkat.
Analisis global menunjukkan kelompok usia 65 tahun ke atas menyumbang 21 persen dari seluruh kasus TB dan 23 persen kematian akibat penyakit tersebut pada 2023.
Meski insiden TB secara keseluruhan menurun di sejumlah wilayah sejak 2000, jumlah kasus pada lansia justru meningkat.
Kemenkes menjelaskan gejala TB pada lansia sering tidak khas sehingga mudah disalahartikan sebagai proses penuaan atau penyakit kronis lainnya, yang berpotensi menyebabkan keterlambatan diagnosis dan penularan berkelanjutan.
Hampir 40 persen lansia di Indonesia tinggal bersama tiga generasi sehingga berpotensi menjadi sumber penularan utama bagi anak-anak di lingkungan keluarga.
Lansia juga lebih rentan mengalami efek samping obat TB sehingga memerlukan pemantauan yang lebih intensif.
Integrasi Layanan Jadi Kunci
Kemenkes menilai strategi yang perlu diperkuat meliputi deteksi aktif TB di posyandu lansia dan panti wreda, penguatan layanan kesehatan primer, pelatihan tenaga kesehatan untuk mengenali TB pada usia lanjut, serta pengelolaan polifarmasi secara aman.
Layanan berbasis komunitas dinilai lebih efektif untuk membangun kepercayaan masyarakat, meningkatkan penemuan kasus, dan mempertahankan kepatuhan pengobatan.
Pemerintah bersama para mitra juga didorong mengakui peran komunitas dengan menyediakan pendanaan berkelanjutan, menjamin stabilitas rantai pasokan, serta memastikan ketersediaan data.
Selain itu, fasilitas kesehatan, materi edukasi, dan sistem rujukan perlu dibuat inklusif bagi penyandang disabilitas melalui akses fisik yang memadai, informasi dalam format ramah disabilitas, serta pelatihan tenaga kesehatan agar mampu berkomunikasi dengan empati.
Imran menegaskan klinik HIV dan TB harus terhubung dengan layanan kesehatan mental, penanganan penyakit tidak menular, perlindungan sosial, serta layanan rehabilitasi agar mampu mengurangi beban pasien dan meningkatkan hasil klinis.
Ia menambahkan pembiayaan kebijakan perlu diarahkan untuk mendukung model layanan yang berpusat pada pasien dan dipimpin komunitas, dengan indikator utama berupa retensi pasien dalam perawatan, viral suppression pada lansia, penurunan kekerasan berbasis gender, serta peningkatan akses layanan bagi penyandang disabilitas.
"Jika kita menempatkan manusia di pusat respons HIV dan TB, kita tidak hanya menurunkan angka kasus, tetapi juga memulihkan martabat, kesehatan, dan harapan hidup bagi setiap orang, tanpa kecuali," ungkapnya.
- Penulis :
- Gerry Eka
