Pantau - Anggota Komisi I DPR RI Syahrul Aidi Maazat menyatakan maraknya kampanye Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer (LGBTQ) di media sosial perlu mendapat perhatian serius karena dinilai dapat menjadi bagian dari ancaman nonmiliter terhadap ketahanan bangsa, sebagaimana disampaikannya di Jakarta, Minggu (5/7/2026).
Syahrul Soroti Ancaman Nonmiliter terhadap Ketahanan Bangsa
Syahrul menyampaikan bahwa tantangan terhadap negara pada era modern tidak hanya berbentuk ancaman militer, tetapi juga melalui penyebaran nilai, budaya, dan ideologi yang dinilai bertentangan dengan jati diri bangsa.
Ia menyampaikan pernyataan tersebut sebagai respons atas beredarnya berbagai konten di media sosial, termasuk unggahan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Psikologi Universitas Indonesia yang menyebutkan tidak terdapat riset yang mendukung homoseksualitas sebagai gangguan mental atau bentuk penyimpangan.
"Di era modern, ancaman terhadap negara tidak selalu berbentuk invasi bersenjata. Ancaman juga dapat hadir dalam bentuk penyebaran ideologi, budaya, dan nilai yang bertentangan dengan jati diri bangsa. Karena itu, kita harus melihat persoalan ini secara utuh dari perspektif ketahanan nasional," ujar Syahrul.
Syahrul juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Doktrin Pertahanan Negara yang mengklasifikasikan ancaman terhadap negara ke dalam ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida, serta memasukkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai salah satu bentuk ancaman nonmiliter yang perlu diantisipasi.
DPR Mendorong Peran Keluarga dan Pemerintah
Syahrul menegaskan bahwa penguatan pertahanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI maupun pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan keluarga, institusi pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat dalam membangun karakter generasi muda.
"Pertahanan negara adalah tanggung jawab bersama. Tidak cukup hanya memperkuat alutsista dan TNI, tetapi juga memperkuat keluarga, pendidikan, akhlak generasi muda, serta semangat persatuan agar bangsa ini memiliki daya tahan terhadap berbagai bentuk ancaman nonmiliter," ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Siggih Januratmoko turut mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) serta aparat penegak hukum agar lebih proaktif memblokir akun maupun konten yang memuat kampanye LGBT di media sosial.
"Media sosial saat ini menjadi ruang yang sangat mudah diakses oleh anak-anak dan remaja. Jika konten kampanye LGBT dibiarkan bebas, hal ini berpotensi menormalisasi perilaku menyimpang tersebut," ujar Siggih.
Informasi tersebut disampaikan berdasarkan keterangan yang dikutip dari Parlementaria DPR RI dan pernyataan tertulis yang disampaikan kepada MUI Digital.
- Penulis :
- Aditya Yohan
