HOME  ⁄  Nasional

BPIH 2027 Tembus Rp107 Juta, DPR Buka Peluang Penurunan

Oleh Khalied Malvino
SHARE   :

BPIH 2027 Tembus Rp107 Juta, DPR Buka Peluang Penurunan
Foto: Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang. (Dok. Emedia DPR)

Pantau - Usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 mencapai Rp107,34 juta atau naik hampir Rp20 juta dibanding tahun sebelumnya. 

Lonjakan ini langsung memicu perhatian terhadap potensi beban jemaah serta ruang efisiensi yang masih terbuka.

Pembahasan dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Haji menunjukkan bahwa angka tersebut disusun dengan sejumlah asumsi makro, terutama nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan dasar perhitungan tersebut dalam forum pembahasan.

“Kementerian Haji sudah mengusulkan pembiayaan penyelenggaraan haji untuk tahun 2027 (1447 Hijriah) di Komisi VIII. Besaran yang diajukan itu Rp107.340.172,” ujarnya.

Ia kemudian menguraikan faktor utama yang mendorong kenaikan, terutama tekanan kurs terhadap dolar Amerika Serikat dan riyal Arab Saudi.

“Nilai tukar terhadap Dollar Amerika dipatok Rp17.500 dan Riyal Arab Saudi menjadi Rp4.666,” jelasnya.

Meski demikian, pembahasan tidak berhenti pada rasionalitas angka. Komisi VIII melihat ruang koreksi masih terbuka, terutama melalui pendekatan negosiasi biaya dengan otoritas Arab Saudi.

Selain faktor eksternal, perhatian juga mengarah pada struktur pembiayaan. Skema yang diajukan pemerintah dinilai berpotensi memberi tekanan terhadap keberlanjutan dana haji.

“Mereka tadi mengusulkan perbandingannya sekitar hampir 50:50 antara beban jamaah dan beban nilai manfaat,” kata Marwan.

Respons terhadap skema tersebut muncul dalam forum, dengan kekhawatiran terhadap dampaknya dalam jangka panjang.

“Tadi sudah ada protes dari para anggota, karena ini terlalu berat bagi keuangan haji,” ujarnya.

Dengan dinamika tersebut, Komisi VIII memberi sinyal perlunya penyesuaian agar keseimbangan antara kemampuan jemaah dan ketahanan dana haji tetap terjaga.

Di tengah proses pembahasan, optimisme tetap muncul bahwa angka akhir masih dapat ditekan mendekati tahun sebelumnya.

“Kami di Komisi VIII masih percaya angka ini masih bisa turun, paling tidak seperti tahun lalu sekitar Rp87 jutaan,” pungkas Marwan.

Penulis :
Khalied Malvino