Pantau - Anggota Komisi VII DPR RI Samuel JD Wattimena mendesak pemerintah menyiapkan langkah mitigasi konkret menghadapi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akibat tekanan ekonomi global dan penguatan dolar AS dengan menghadirkan program pembinaan keterampilan ulang bagi buruh terdampak.
Dorong Pembinaan Ulang Buruh
Samuel mengatakan buruh pabrik selama ini memiliki keahlian yang sangat spesifik sehingga belum tentu dapat dimanfaatkan ketika kembali ke daerah asal setelah terkena PHK.
Ia mengungkapkan, “Pada saat terjadi PHK, apa hal lain yang bisa dilakukan oleh para buruh ini? Begitu kembali ke kampungnya, belum tentu keahlian itu mempunyai fungsi di sana. Maka, harus ada suatu pembinaan ulang.”
Menurutnya, kepala daerah perlu memiliki konsep yang matang untuk memetakan potensi ekonomi lokal sehingga lahan produktif di pedesaan dapat kembali dikelola bersama para mantan buruh.
DPR Diminta Aktif Berdialog
Samuel juga menekankan pentingnya keterlibatan anggota DPR RI dalam membantu buruh terdampak PHK melalui dialog langsung saat masa reses di daerah pemilihan masing-masing.
Ia mengungkapkan, “Ini waktunya anggota DPR melakukan dialog dengan para buruh yang mengalami PHK. Anggota DPR dari masing-masing konstituen harus turut membantu menjadi pembina untuk menjadi mata rantai bagi mereka.”
Samuel mengakui gagasan tersebut masih berupa pemetaan awal karena persoalan ekonomi makro yang dihadapi saat ini cukup kompleks.
Ia mengatakan, “Ini memang sesuatu yang kompleks karena itu usulan yang saya sampaikan, ini usulan yang juga sifatnya sangat surface, belum mendalam. Ini yang tentunya menurut kami perlu kami pelajari di daerah masing-masing.”
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
