Pantau - Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim mendukung langkah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) membongkar dugaan fraud atau kecurangan di lingkungan PT Pos Indonesia (Persero) serta meminta kasus tersebut diusut hingga tuntas apabila terbukti terjadi.
DPR Minta Dugaan Kecurangan Diusut Tuntas
Rivqy menegaskan dugaan rekayasa laporan keuangan dan praktik fraud yang berlangsung dalam waktu lama tidak boleh dibiarkan karena berpotensi merugikan perusahaan maupun negara.
"Apabila benar terdapat dugaan rekayasa laporan keuangan dan praktik fraud yang berlangsung dalam waktu lama maka kasus ini harus diusut hingga tuntas. Tidak boleh ada ruang bagi praktik yang merugikan perusahaan maupun negara," ungkapnya.
Ia menilai PT Pos Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu tulang punggung layanan logistik nasional yang mendukung distribusi barang, dokumen, layanan keuangan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta ekonomi digital.
"PT Pos Indonesia memiliki jaringan yang sangat luas dan aset strategis yang tidak dimiliki banyak perusahaan lain. Potensi itu harus dijaga melalui tata kelola yang sehat, transparan, dan akuntabel," katanya.
Menurut Rivqy, langkah Danantara menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola badan usaha milik negara (BUMN) yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan.
Pembenahan Tata Kelola Jadi Momentum Kebangkitan
Rivqy mengingatkan evaluasi menyeluruh terhadap PT Pos Indonesia harus tetap dilakukan agar perusahaan kembali sehat, kompetitif, dan mampu menghadapi persaingan industri logistik yang semakin ketat.
"Yang tidak kalah penting adalah memastikan PT Pos Indonesia bangkit menjadi perusahaan yang sehat, profesional, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jangan sampai persoalan tata kelola yang terjadi selama bertahun-tahun menggerus kepercayaan publik terhadap salah satu BUMN strategis kita," ujarnya.
Ia memastikan Komisi VI DPR RI akan terus mengawal proses pembenahan tata kelola PT Pos Indonesia maupun BUMN lainnya agar mampu menjalankan fungsi pelayanan publik sekaligus memperkuat daya saing nasional.
"Momentum ini harus menjadi titik balik pembenahan PT Pos Indonesia. Dengan tata kelola yang baik, perusahaan akan semakin kuat menopang sistem logistik nasional, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia," katanya.
Sebelumnya, Danantara menyatakan akan menyiapkan kepemimpinan baru untuk melanjutkan restrukturisasi PT Pos Indonesia setelah Direktur Utama Daud Joseph mengundurkan diri, menyusul hasil due diligence yang menemukan persoalan keuangan, tata kelola, serta dugaan rekayasa keuangan yang terakumulasi selama bertahun-tahun.
- Penulis :
- Aditya Yohan
