Pantau - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menggandeng Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Ankara untuk mengoptimalkan pasar kerja formal di Turki, yang ditetapkan sebagai salah satu negara target strategis penempatan pekerja migran Indonesia, dalam pertemuan di Kantor KP2MI Jakarta pada Rabu, 8 Juli 2026.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin menyampaikan Turki menjadi salah satu negara prioritas penempatan bersama Jepang, Korea Selatan, Jerman, Australia, Malaysia, Singapura, kawasan Eropa, Taiwan, dan Maladewa.
Mukhtarudin menjelaskan Kementerian P2MI tengah mempercepat pelaksanaan program SMK Go Global sebagai langkah meningkatkan penempatan pekerja migran terampil ke pasar kerja internasional secara bertahap.
Mukhtarudin mengungkapkan, "Implementasinya akan dilakukan secara bertahap dengan terus memperhatikan kondisi geopolitik dunia."
Program SMK Go Global menargetkan penempatan 40 ribu tenaga kerja pada 2026, sebanyak 140 ribu penempatan setiap tahun pada 2027 hingga 2028, serta 180 ribu penempatan pada 2029.
Mukhtarudin menilai kebutuhan tenaga kerja di Turki terus meningkat secara signifikan, terutama pada sektor hospitality, pariwisata, manufaktur, spa and wellness, caregiver, dan babysitter.
Pengawasan Penempatan Diperketat
Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI) periode Januari 2025 hingga 6 Juli 2026, KP2MI telah memfasilitasi 14.058 layanan penempatan ke Turki sehingga negara tersebut menjadi tujuan penempatan pekerja migran Indonesia terbesar kedelapan.
Sebanyak 7.596 pekerja migran Indonesia tercatat masih memiliki kontrak aktif di Turki.
Pada periode yang sama, KP2MI juga mencatat 208 layanan pengaduan serta 264 layanan kepulangan pekerja migran bermasalah.
Permasalahan yang dihadapi pekerja migran meliputi gagal berangkat, pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, dan deportasi.
Mukhtarudin menegaskan, "Intinya pengawasan harus lebih ketat. Kami akan memperkuat pengawasan terhadap proses rekrutmen dan keagenan untuk memastikan informasi kerja, upah, dan fasilitas yang diberikan akurat. Agen yang melanggar akan ditindak tegas sesuai hukum."
Penguatan pengawasan dilakukan mulai dari proses rekrutmen hingga penempatan pekerja migran.
Pemerintah juga akan meningkatkan kualitas persiapan sebelum keberangkatan melalui pelatihan bahasa, pelatihan mental, pelatihan fisik, dan pembekalan budaya.
Pemerintah akan mengevaluasi skema pekerja musiman agar durasi kontrak kerja memberikan manfaat ekonomi yang lebih optimal bagi pekerja migran Indonesia.
Karena Indonesia belum memiliki Atase Ketenagakerjaan di Turki, Mukhtarudin meminta dukungan penuh KBRI Ankara untuk mengawal proses penempatan, melakukan verifikasi job order, serta memberikan pelindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia.
Mukhtarudin mengatakan, "Kita ini kan belum ada Atase di Turki. Jadi pasti peran dari KBRI Turki menjadi sangat vital. Makanya kami mohon dukungannya dari Pak Dubes, terutama terkait koordinasi job order dan percepatan proses visa kerja agar penempatan berjalan efektif."
Indonesia dan Turki Percepat Pembentukan JWC Ketenagakerjaan
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan Turki menyepakati percepatan pembentukan Joint Working Commission (JWC) on Labour Indonesia–Turki sebagai forum resmi untuk memperluas peluang kerja sekaligus meningkatkan pelindungan pekerja migran Indonesia.
Kedua pihak juga sepakat menyelaraskan kebutuhan industri di Turki, khususnya sektor hospitality dan manufaktur, melalui penyiapan calon pekerja migran Indonesia yang kompeten.
Kolaborasi tersebut akan melibatkan KP2MI, KBRI Ankara, dan para pemangku kepentingan di Turki untuk mewujudkan tata kelola penempatan pekerja migran yang bersih, aman, dan transparan.
Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki Achmad Rizal Purnama menyatakan siap mendukung penuh pelaksanaan program SMK Go Global.
Berdasarkan hasil penjajakan KBRI Ankara, Turki mengajukan permintaan sekitar 31 ribu tenaga kerja pada 2025 dan diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 38 ribu tenaga kerja pada 2026, dengan mayoritas berasal dari sektor formal.
Rizal mengatakan, "Peluang kita menjadi pemasok tenaga kerja profesional sangat besar di Turki. Logikanya, kita memang butuh menempatkan orang, tetapi pihak Turki sebenarnya jauh lebih butuh tenaga kerja kita untuk menghidupkan kembali sektor-sektor ekonomi mereka."
Rizal merinci kebutuhan tenaga kerja terbesar berada pada sektor hospitality untuk perhotelan dan pariwisata, diikuti babysitter dengan sekitar 25 ribu lowongan tenaga pengasuh terampil, konstruksi, serta manufaktur dengan permintaan sekitar seribu tenaga kerja Indonesia.
- Penulis :
- Leon Weldrick
