Pantau - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menyusun Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) melalui kolaborasi lintas sektor sebagai arah kebijakan jangka menengah yang bertujuan mencegah meningkatnya angka pengangguran dan pemutusan hubungan kerja (PHK) sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia.
Penyusunan PJPK Libatkan Berbagai Pemangku Kepentingan
Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka menjelaskan bahwa indikator PJPK mencakup tingkat pengangguran, proporsi pekerjaan formal, akses terhadap rumah layak, partisipasi kerja perempuan, serta indeks pembangunan keluarga.
Isyana mengungkapkan, "Penyusunan PJPK dilakukan secara bottom-up, melibatkan pemerintah daerah, akademisi, dan kelompok anak muda. Persoalan kependudukan tidak dapat diselesaikan oleh satu kementerian saja, diperlukan kebijakan lintas sektor, yang diwujudkan melalui PJPK sebagai indikator nasional sekaligus indikator untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota. Dengan begitu, pemerintah bisa memetakan atau link and match antara kebutuhan pekerjaan di sektor tertentu dengan jumlah lulusan sesuai dengan bidangnya."
Ia menjelaskan bahwa penyusunan PJPK menggunakan pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up) dengan melibatkan pemerintah daerah, akademisi, serta kelompok anak muda.
Menurutnya, PJPK akan menjadi indikator nasional sekaligus indikator bagi setiap provinsi serta kabupaten dan kota untuk membantu pemerintah memetakan kebutuhan tenaga kerja dan mencocokkannya dengan jumlah lulusan sesuai bidang keahlian.
Isyana menegaskan bahwa setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda sehingga pemerintah daerah didorong mengidentifikasi persoalan utama di wilayah masing-masing dan menyusun kebijakan sesuai kebutuhan daerah.
Pembangunan Kependudukan Berorientasi pada Kualitas SDM
Isyana mengatakan, "Pembangunan kependudukan bukan hanya soal jumlah penduduk, melainkan membangun keluarga tangguh, meningkatkan kualitas generasi muda, serta memastikan setiap anak muda memiliki akses terhadap pendidikan, pekerjaan layak, kesehatan, perumahan, perlindungan sosial, serta lingkungan yang mendukung pembentukan keluarga di masa depan."
Ia menjelaskan bahwa kondisi yang mendukung pembentukan keluarga memengaruhi berbagai keputusan penting generasi muda, termasuk waktu membangun keluarga dan memiliki anak.
Ia menyebutkan bahwa berdasarkan survei demografi UNFPA di 73 negara, sebagian besar keputusan untuk menikah dan memiliki anak ditentukan oleh pertimbangan kemampuan finansial.
Isyana mengungkapkan, "Ketika generasi muda memperoleh pendidikan yang berkualitas, pekerjaan yang produktif, layanan kesehatan yang inklusif, perlindungan sosial yang memadai, kesempatan untuk berpartisipasi serta perlindungan yang aman dan setara, mereka akan lebih siap merencanakan masa depan, termasuk kehidupan keluarga sesuai dengan pilihan dan kesiapan mereka."
Ia menyatakan pendekatan tersebut sejalan dengan Asta Cita keempat Presiden Prabowo Subianto yang menitikberatkan pada penguatan pembangunan sumber daya manusia melalui penguatan sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, peran perempuan, peran pemuda, serta penyandang disabilitas sebagai fondasi kemajuan bangsa.
Isyana mengatakan, "PJPK menjadi arah kebijakan jangka menengah yang mengintegrasikan isu-isu kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang menempatkan penduduk sebagai subjek sekaligus tujuan pembangunan. Dengan demikian, pembangunan kependudukan bukan lagi pekerjaan satu sektor saja, melainkan menjadi agenda bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan Indonesia yang maju, inklusif, dan berkelanjutan."
Ia menambahkan bahwa keseluruhan strategi PJPK diarahkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang sehat, berpendidikan, produktif, adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan demografi, serta menjadikan pemberdayaan generasi muda sebagai investasi strategis bagi masa depan bangsa.
- Penulis :
- Shila Glorya
