Pantau - Fraksi PKS MPR RI menggelar diskusi publik nasional di Kota Depok, Jawa Barat, untuk membahas penguatan ekonomi syariah sebagai solusi menghadapi tantangan perekonomian nasional pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (7/7) tersebut mempertemukan akademisi, regulator, praktisi kebijakan, dan anggota MPR RI guna merumuskan kontribusi ekonomi syariah dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.
PKS Soroti Peran Ekonomi Syariah dan Tantangan Nasional
Ketua Fraksi PKS MPR RI Tifatul Sembiring menegaskan sistem ekonomi syariah menawarkan prinsip keseimbangan dan keadilan yang dapat menjadi alternatif menghadapi tantangan ekonomi global.
Ia mengungkapkan, "Islam memandang harta sebagai amanah untuk kemaslahatan, bukan untuk dimonopoli. Potensi industri halal global, mulai dari makanan hingga pariwisata, sangatlah masif. Namun, Indonesia menghadapi tantangan besar karena tingkat literasi Al-Qur'an dan pemahaman syariah masyarakat masih perlu terus ditingkatkan. Ekonomi syariah harus dibangun secara struktural, bukan sekadar respons musiman, agar mampu menjadi challenge positif terhadap sistem ekonomi global."
Sekretaris Jenderal DPP PKS M. Kholid menyatakan Indonesia saat ini menghadapi tantangan berupa triple deficit yang mencakup defisit fiskal, defisit neraca perdagangan, dan defisit neraca pembayaran.
Ia mengatakan, "Sebagai bagian dari koalisi pemerintahan yang konstruktif, produktif, dan solutif, PKS tidak hanya mengoreksi tetapi juga hadir menawarkan solusi alternatif. PKS yang menjadikan Islam sebagai ideology principle dan keadilan sebagai working ideology ingin menawarkan ekonomi syariah bukan sekadar sebagai pelengkap (add-on), melainkan sebagai terobosan nonkonvensional yang konkret untuk memperkuat fiskal dan moneter nasional."
Pakar Usulkan Penguatan Industri Halal dan Ziswaf
Wakil Rektor Universitas Paramadina Handi Risza menilai ekonomi syariah perlu didorong menjadi mesin pertumbuhan baru di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang masih berada di kisaran lima persen.
Kepala Klaster Dana Sosial Islam PEBS FEB Universitas Indonesia Banu Muhammad menyebut potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf di Indonesia mencapai sekitar Rp500 triliun atau setara 14 persen APBN.
Ia mengatakan, "Jika dioptimalkan, total potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Ziswaf) kita mencapai Rp500 triliun, atau setara dengan 14 persen APBN. Berkaca pada sejarah kejayaan Islam, wakaf berperan sebagai 'APBN kedua' negara yang menyediakan barang publik seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan secara gratis tanpa membebani fiskal. Pemerintah perlu memiliki political will yang serius, salah satunya dengan mentransformasikan pengelolaan wakaf ke arah digital dan melatih SDM nazir yang profesional dan progresif."
Dalam forum tersebut, sejumlah narasumber juga menyoroti pentingnya memperkuat industri halal, meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah, mengoptimalkan pengelolaan dana sosial Islam, serta mendorong kebijakan afirmatif agar ekonomi syariah mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.
Di akhir kegiatan, Sekretaris Fraksi PKS MPR RI Johan Rosihan menegaskan seluruh rekomendasi yang dihasilkan dari diskusi akan dikawal melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran agar dapat diwujudkan dalam kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
- Penulis :
- Aditya Yohan
