Pantau - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Al Fath menegaskan Polri dan Kejaksaan Agung tetap solid dalam menangani dugaan korupsi batu bara yang melibatkan oknum aparat penegak hukum, setelah DPR RI melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri, dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).
DPR Soroti Sinergi Penegak Hukum
Rano Al Fath mengatakan sinergi antarlembaga menjadi modal penting untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan tuntas.
"Kami sangat melihat kekompakan antara dua institusi, dalam hal ini Polri dan Kejaksaan Agung. Jadi yang kita bicarakan hari ini adalah oknum kejaksaan dan ada dari pihak swasta yang kita anggap sedang melakukan perbuatan yang sangat keji karena korupsi. Di situ sudah sepakat dua lembaga ini menyatakan kompak untuk bareng-bareng membuka seluas-luasnya persoalan perkara korupsi ini," ujar Rano Al Fath.
Rano menegaskan perkara yang sedang ditangani merupakan dugaan perbuatan individu sehingga tidak boleh dipandang sebagai persoalan kelembagaan.
Ia berharap sinergi antara Polri dan Kejaksaan Agung terus dipertahankan agar tidak menimbulkan persepsi adanya konflik antarinstitusi.
Menurut Rano, kekompakan kedua lembaga juga menjadi pesan positif kepada masyarakat bahwa penanganan perkara dilakukan secara bersama-sama dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan.
"Yang kita bicarakan hari ini adalah oknum kejaksaan dan ada dari pihak swasta yang kita anggap sedang melakukan perbuatan yang sangat keji karena korupsi," tegasnya.
Panja Awasi Penanganan Perkara
Rano mengatakan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap perkembangan penanganan perkara melalui Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Penegakan Hukum.
"Di situ sudah sepakat dua lembaga ini menyatakan kompak untuk bareng-bareng membuka seluas-luasnya persoalan perkara korupsi ini," tandasnya.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman juga menegaskan penanganan perkara dugaan korupsi harus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antarlembaga penegak hukum.
Habiburokhman mengingatkan Polri, Kejaksaan Agung, dan TNI agar tetap menjaga soliditas, kekompakan, dan sinergi karena perkara tersebut melibatkan dugaan perbuatan oknum, bukan mencerminkan institusi yang bersangkutan.
Menurut Habiburokhman, seluruh aparat penegak hukum harus memiliki visi yang sama dalam mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi tanpa kompromi.
"Oleh karena itu, sama sekali tidak boleh ada konfrontasi atau konflik antarsektoral antarinstansi. Negara membutuhkan kekompakan aparat penegak hukumnya untuk bergerak maju," kata Habiburokhman.
- Penulis :
- Gerry Eka
