Pantau - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sahroni menilai pengungkapan dugaan kasus korupsi batu bara, ASABRI, dan Krakatau Steel (KS) yang melibatkan oknum aparat penegak hukum harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia.
DPR Dorong Tim Penyidik Independen
Melalui fungsi pengawasan, Komisi III DPR RI mendorong proses hukum dilakukan secara transparan, profesional, dan bebas dari intervensi.
Salah satu langkah yang didorong adalah pembentukan tim penyidik independen di Kejaksaan Agung.
Tim tersebut diharapkan menangani perkara secara objektif dan diisi oleh personel yang tidak memiliki keterkaitan dengan pihak-pihak yang diduga terlibat guna menjaga objektivitas penyidikan serta mempertahankan kepercayaan publik.
"Ini saatnya bersih-bersih dalam proses penegakan hukum di semua lini. Saya meminta Kejaksaan memiliki (membentuk, red) tim independen yang tidak terafiliasi dengan pihak yang diduga terlibat maupun para tersangka. Jadi, benar-benar tim independen yang bebas dari afiliasi apa pun, karena ini adalah momentum untuk melakukan bersih-bersih dalam proses penegakan hukum," ujar Sahroni.
Panja Awasi Penanganan Perkara
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan DPR RI akan mengoptimalkan fungsi pengawasan untuk memastikan koordinasi antarlembaga penegak hukum tetap berjalan baik dan berada di koridor yang benar.
Untuk mendukung langkah tersebut, Komisi III DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Penegakan Hukum yang bertugas mengawasi penanganan perkara oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri dan Kejaksaan Agung.
Pembentukan Panja didasarkan pada kewenangan konstitusional DPR RI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang MD3, dan Peraturan DPR tentang Tata Tertib.
Melalui Panja, Komisi III DPR RI akan memastikan proses penegakan hukum berlangsung secara akuntabel sekaligus memperkuat sinergi antarlembaga dalam pemberantasan korupsi.
"Komisi III DPR RI terus berkomitmen memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal agar kerja sama antarlembaga ini tetap kokoh dan berjalan di jalur yang benar. Dengan ini kami membentuk Panitia Kerja Pengawasan Penegakan Hukum terhadap penanganan perkara oleh Kortastipidkor, Polri, dan Kejaksaan Agung," tegas Habiburokhman.
Habiburokhman mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum melalui kekompakan, sinergi, dan kesamaan langkah dalam menjalankan agenda besar pemberantasan korupsi.
"Komisi III DPR RI mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Saat ini yang dibutuhkan negara adalah kekompakan, sinergitas, dan kesamaan langkah seluruh aparat penegak hukum dalam menghadapi berbagai tantangan penegakan hukum, khususnya dalam agenda besar pemberantasan korupsi," pungkasnya.
- Penulis :
- Gerry Eka
