Pantau - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji menetapkan 15 kabupaten dan kota sebagai daerah percontohan penerapan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) guna mengoptimalkan bonus demografi melalui sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Wihaji mengatakan, "Hari ini kami mengundang 15 kabupaten/kota dalam rangka sinergisitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk program PJPK, yakni Peta Jalan Pembangunan Kependudukan, yang merupakan bagian dari langkah pemerintah pusat untuk menata agar ke depan masing-masing kabupaten/kota semakin baik."
Kegiatan sinergitas tersebut berlangsung selama lima hari di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan membahas implementasi PJPK, kapitalisasi bonus demografi, serta percepatan pencegahan dan penurunan stunting.
Lima Belas Daerah Jadi Model Penerapan
Sebanyak 15 daerah dipilih sebagai model penerapan sekitar 30 indikator prioritas pembangunan kependudukan yang diharapkan menjadi rujukan bagi daerah lain di Indonesia.
Daerah percontohan tersebut meliputi Kota Balikpapan, Kota Padang, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Pandeglang, Kota Bandung, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Sragen, Kota Pekalongan, Kota Surabaya, Kota Kediri, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Makassar.
Selain 15 kabupaten dan kota tersebut, Ibu Kota Nusantara (IKN) juga mengikuti kegiatan sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Wihaji menjelaskan bahwa PJPK dirancang agar setiap pemerintah daerah memiliki arah pembangunan kependudukan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi penduduk di wilayah masing-masing.
Ia mengungkapkan, "Misalnya jumlah penduduk sekian, maka yang dikerjakan adalah A, B, C. Biar nanti dalam mendesain di masing-masing kabupaten/kota ini semakin baik."
Target Meningkatkan IPM dan Kualitas Penduduk
Pemerintah berharap pelaksanaan 30 indikator pembangunan kependudukan mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui kenaikan rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, dan pendapatan per kapita.
Wihaji mengatakan, "Kalau mereka mengerjakan 30 indikator itu, maka nanti secara otomatis IPM-nya naik, angka harapan hidupnya naik, angka lama sekolahnya naik, kemudian Indeks Pembangunan Keluarganya juga naik."
Menurut Wihaji, pembangunan kependudukan memiliki tantangan karena hasilnya tidak dapat terlihat secara langsung seperti pembangunan infrastruktur fisik.
Ia mengungkapkan, "Kita ini, dalam tanda petik, manusia yang kita bangun supaya lebih berkualitas, tambah sehat, pendidikannya semakin tinggi. Jadi salah satu tantangannya adalah kita perlu menjelaskan secara utuh."
Selain membangun pemahaman mengenai pentingnya pembangunan kependudukan dalam jangka menengah dan panjang, dukungan pembiayaan juga menjadi tantangan yang perlu diatasi.
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung implementasi PJPK di daerah.
Wihaji mengatakan, “Kami juga kerja sama dengan Kemendagri untuk memberikan insentif kepada pemerintah daerah apabila mengerjakan indikator yang kita sampaikan kepada Kemendagri.”
- Penulis :
- Leon Weldrick
