Pantau - Pemerintah menegaskan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 tetap mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global, dalam Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi DPR RI atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2025 pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Pemerintah Sebut APBN Jadi Peredam Gejolak Ekonomi
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mewakili pemerintah menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPR RI atas pandangan dan masukan terhadap RUU Pertanggungjawaban APBN 2025.
"Pemerintah menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh Fraksi DPR RI atas pandangan, masukan, dan dukungannya terhadap RUU P2 APBN Tahun Anggaran 2025. Seluruh tanggapan tersebut menjadi bahan masukan yang sangat berguna dalam peningkatan pengelolaan keuangan negara di masa depan," ujar Purbaya.
Menurutnya, meski 2025 diwarnai fragmentasi perdagangan global dan meningkatnya tensi geopolitik, fundamental ekonomi Indonesia tetap mampu bertahan.
"Namun kita patut bersyukur, di tengah gejolak global tersebut, stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga," katanya.
Pemerintah mencatat pertumbuhan ekonomi mencapai 5,11 persen secara year on year, didukung konsumsi rumah tangga sebesar 4,98 persen dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 5,09 persen, sementara inflasi berada di level 2,92 persen sesuai sasaran pemerintah.
"Kuatnya ekonomi domestik tersebut tidak lepas dari optimalnya peran APBN sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung agenda pembangunan," ungkapnya.
Defisit APBN Terkendali dan Fiskal Tetap Terjaga
Pemerintah melaporkan defisit APBN 2025 sebesar 2,81 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau Rp670,34 triliun, masih berada di bawah batas maksimal 3 persen sesuai Undang-Undang Keuangan Negara, dengan realisasi pembiayaan neto mencapai Rp742,73 triliun.
Sepanjang 2025, pemerintah juga menyalurkan stimulus ekonomi senilai Rp110,7 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat sektor riil, mendukung UMKM, sektor padat karya, serta memberikan diskon tiket transportasi pada masa liburan.
Pemerintah menyebut berbagai kebijakan tersebut turut mendorong penurunan tingkat pengangguran menjadi 4,85 persen pada Agustus 2025 dan tingkat kemiskinan menjadi 8,25 persen pada September 2025.
Selain itu, pemerintah akan terus memperkuat transformasi ekonomi melalui digitalisasi, pembangunan infrastruktur, penguatan riset dan inovasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi penerimaan negara berbasis data dan teknologi, serta peningkatan kualitas belanja melalui prinsip spending better.
Pemerintah juga menegaskan rasio utang Indonesia pada 2025 sebesar 40,54 persen terhadap PDB masih berada di bawah batas maksimal 60 persen sesuai ketentuan undang-undang.
"Hal ini menegaskan kepercayaan internasional terhadap ketahanan ekonomi Indonesia, kredibilitas kebijakan fiskal dan moneter, serta kemampuan Pemerintah menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global," pungkas Purbaya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
