Pantau - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah mempercepat pembangunan Kawasan Sentra Produksi Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) Papua Selatan melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
Zulhas mengatakan, "Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah memperkuat kolaborasi untuk mempercepat pembangunan KSPEAN Papua Selatan sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Tanah Papua," ungkapnya.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Program Prioritas Presiden Bidang Pangan se-Provinsi Papua di Jayapura, Selasa (15/7), sebagai tindak lanjut pertemuan tingkat kabupaten di Merauke untuk menyerap aspirasi pemerintah daerah dan menyusun langkah percepatan pembangunan kawasan pangan strategis.
KSPEAN Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru
Pemerintah mengembangkan KSPEAN Papua Selatan secara bertahap sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang didukung Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 dan Inpres Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penguatan Percepatan Pembangunan KSPEAN.
Zulhas menegaskan pembangunan sektor pangan dilakukan secara terintegrasi mulai dari penyediaan sarana produksi hingga penguatan distribusi dan pemasaran hasil pertanian.
"Presiden menginginkan Papua mampu memenuhi kebutuhan pangan dan energinya sendiri. KSPEAN Papua Selatan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang tidak hanya memenuhi kebutuhan Papua, tetapi juga memperkuat pasokan pangan nasional," ujarnya.
Pemerintah juga menyederhanakan regulasi pupuk bersubsidi dari 145 aturan menjadi tiga aturan utama serta mempercepat program pencetakan satu juta hektare sawah di Wanam, Kabupaten Merauke.
Infrastruktur dan SDM Jadi Tantangan
Berdasarkan data BPS, luas panen padi di Papua Selatan pada 2025 mencapai 79.433,92 hektare dengan Kabupaten Merauke menghasilkan sekitar 207.006 ton gabah kering giling.
Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,3 triliun untuk mendukung sektor pertanian di Papua Selatan pada 2026, sementara total anggaran pembangunan pertanian di Papua mencapai sekitar Rp3,2 triliun pada tahun ini.
Dalam rapat tersebut, para kepala daerah menyampaikan berbagai tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, irigasi, transportasi logistik, alat dan mesin pertanian, serta kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Zulhas memastikan seluruh usulan pemerintah daerah akan dibahas dalam rapat kabinet dan disinergikan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pusat distribusi bantuan pemerintah sekaligus penyerap hasil produksi petani dan nelayan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
