Pantau - Komisi VII DPR RI menyepakati penguatan penugasan public service obligation (PSO) untuk Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA dengan mendorong penyusunan dasar regulasi agar penugasan tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan dan tidak bergantung pada pembaruan kebijakan setiap tahun.
DPR Dorong Regulasi PSO yang Lebih Kuat
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengatakan penguatan PSO perlu menjadi bagian dari kesimpulan rapat.
Ia mengatakan, "Penguatan PSO saya rasa ini harus kita pastikan masuk dalam kesimpulan."
Dalam rapat tersebut, Komisi VII DPR RI juga menyepakati perlunya penyusunan dasar regulasi penugasan PSO yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Regulasi tersebut diharapkan membuat penugasan PSO ANTARA tidak lagi bergantung pada pembaruan kebijakan setiap tahun.
Dengan adanya regulasi yang lebih kuat, proses pencairan anggaran PSO juga diharapkan tidak lagi berpotensi mengalami hambatan.
ANTARA Didorong Jadi Referensi Berita Nasional
Rahayu menyampaikan ANTARA harus menjadi salah satu referensi utama untuk seluruh berita nasional sebagai kantor berita milik negara.
Menurutnya, pemberitaan ANTARA dalam bentuk teks juga harus berfungsi sebagai fact checker karena mudah dibaca dan dibagikan kepada masyarakat.
Rahayu juga meminta lembaga penyiaran menyesuaikan gaya penyampaian berita dengan perkembangan zaman.
Ia menilai mayoritas pengguna media sosial dan penerima informasi saat ini berasal dari kalangan generasi muda sehingga pola penyampaian informasi perlu mengikuti perubahan cara masyarakat mengakses berita.
Dalam kesempatan itu, Rahayu mengapresiasi keberhasilan ANTARA memperbaiki kondisi keuangannya.
Ia mengungkapkan, "Minusnya mending kalau minus cuma berapa, minusnya itu sampai Rp28 miliar gitu. Lalu bisa berputar balik jadi positif Rp58 miliar Jadi, itu bukan sesuatu yang kecil dan bukan sesuatu yang mudah."
Menurut Rahayu, ANTARA berhasil membalikkan kondisi keuangan perusahaan dari defisit Rp28 miliar menjadi surplus Rp58 miliar.
- Penulis :
- Leon Weldrick
