Pantau - Anggota Komisi XII DPR RI Totok Daryanto mengingatkan pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global karena kenaikan harga minyak dunia dinilai berpotensi menekan anggaran subsidi energi dan kondisi fiskal negara.
Totok menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan PT Pertamina Patra Niaga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7).
Ia mengatakan kondisi di daerah pemilihannya tidak mengalami antrean maupun kendala distribusi BBM bersubsidi, namun tantangan energi nasional juga dipengaruhi dinamika pasar energi global.
Totok mengungkapkan, "Kalau kita amati sekarang dengan keadaan perang Teluk ini, kira-kira harga minyak sekarang sekitar 85 dolar. Artinya ini sudah di atas ketetapan APBN kita yang 70 dolar per barel, targetnya."
Kenaikan Harga Minyak Dinilai Berisiko Tekan APBN
Totok menilai selisih harga minyak dunia dengan asumsi harga minyak dalam APBN berpotensi meningkatkan beban subsidi energi apabila berlangsung dalam jangka panjang.
Ia mendorong adanya koordinasi antarkementerian agar pemerintah dapat mengantisipasi dampak kenaikan harga minyak terhadap kondisi fiskal nasional.
DPR Soroti Pentingnya Penguatan Cadangan BBM
Totok juga menyoroti pentingnya memperkuat cadangan BBM nasional sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan energi menghadapi potensi gangguan pasokan global.
Ia mengatakan, "Ada laporan yang mengatakan kita masih sekarang mampu 29 hari, dari yang biasanya cuma sekitar 21 hari. Artinya kita sudah punya persiapan untuk jaga-jaga apabila ada sesuatu masalah."
Meski demikian, Totok menilai kapasitas cadangan BBM saat ini masih perlu ditingkatkan agar mampu menopang kebutuhan energi nasional dalam jangka waktu yang lebih panjang.
Ia mengungkapkan, "Ke depan ini Pertamina tentu juga harus punya langkah-langkah untuk mengantisipasi adanya keadaan-keadaan yang seperti ini, sehingga kita akan aman apabila terjadi gejolak apa pun, minimal sebulan, dua bulan, tiga bulan kita akan aman."
BPH Migas melaporkan hingga Juni 2026 telah memberikan 407 keterangan ahli kepada Kepolisian Republik Indonesia dalam penanganan dugaan tindak pidana sektor hilir migas dengan barang bukti sebanyak 479.267 liter BBM yang didominasi solar bersubsidi serta potensi penyelamatan keuangan negara sekitar Rp7,04 miliar.
- Penulis :
- Aditya Yohan
