Pantau - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat landasan regulasi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Regulasi Resmi Jadi Sorotan DPR
Hal tersebut disampaikan Netty dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama BGN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026).
Netty menilai seluruh kebijakan, arahan, dan petunjuk teknis terkait Program MBG harus dituangkan dalam dokumen resmi.
Menurut Netty, dokumentasi resmi diperlukan untuk memberikan kepastian bagi para pelaksana program di lapangan.
Ia mengatakan dokumentasi juga diperlukan untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran atau multitafsir dalam pelaksanaan program.
Netty Prasetiyani mengatakan, "Setiap arahan, setiap instruksi, itu betul-betul harus terdokumen, menjadi dokumen yang resmi. Entah itu pedoman, kemudian keputusan, petunjuk teknis, dan seterusnya."
Netty menilai penyampaian kebijakan melalui instruksi verbal sebaiknya tidak lagi diterapkan.
Menurutnya, arahan yang tidak terdokumentasi dapat menyebabkan perbedaan pemahaman di antara para pelaksana program.
Perlunya Konsistensi Kebijakan MBG
Netty menegaskan setiap perubahan kebijakan harus disampaikan melalui mekanisme resmi agar menjadi acuan yang sama bagi seluruh pelaksana Program MBG di berbagai daerah.
Ia menyebut aturan resmi dapat membantu proses implementasi program berjalan lebih baik.
Netty juga menilai mekanisme evaluasi program akan lebih mudah dilakukan apabila seluruh kebijakan memiliki dasar dokumen yang jelas.
Pertanggungjawaban pelaksanaan program, kata dia, dapat diperkuat melalui dokumen resmi.
Netty Prasetiyani mengatakan, "Jangan sekali-kali ada instruksi yang sifatnya verbal, yang kemudian itu menjadi kesalahan di antara para pihak karena pemahaman yang berbeda, multitafsir."
Selain masalah dokumentasi, Netty meminta BGN menjaga konsistensi penggunaan istilah dalam setiap regulasi dan petunjuk teknis.
Menurutnya, konsistensi istilah penting agar tidak menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan Program MBG di daerah.
Netty juga menyoroti pentingnya konsistensi substansi dalam setiap aturan yang diterbitkan.
Netty Prasetiyani mengatakan, "Ini bisa berdampak luar biasa. Kenapa? Karena ada ketidakpastian di lapangan. Kemudian kita juga tidak bisa menuntut pertanggungjawaban, karena instruksi, arahan, juknis, dan lain-lain itu tidak konsisten. Ada sebagian yang verbal, ini bisa membuat pergantian pelaksanaannya sangat cepat."
Netty berharap seluruh kebijakan Program MBG memiliki dasar aturan yang jelas agar pelaksanaan program lebih tertib, seragam, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Penulis :
- Shila Glorya
