Pantau - Komisi IV DPR RI menyoroti perlunya penguatan prioritas penganggaran di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mendukung konservasi terumbu karang dan pengembangan ekonomi masyarakat pesisir. Sorotan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik ke lokasi konservasi terumbu karang yang dikelola Koperasi Unit Yasa Segara di Kabupaten Badung, Bali, Jumat (17/7/2026).
Komisi IV Minta Anggaran Konservasi Diperkuat
Hasil peninjauan dan diskusi menunjukkan berbagai organisasi nonpemerintah (NGO) dan yayasan di Bali telah berkontribusi besar dalam menjaga kelestarian terumbu karang. Namun, upaya tersebut dinilai belum mendapat dukungan anggaran yang memadai dari KKP.
"Dari diskusi terungkap banyak sekali yang sudah diperbuat oleh NGO maupun yayasan di seluruh wilayah Bali, tidak hanya di lokasi ini. Namun ternyata masih banyak kebutuhan untuk memperkuat para pegiat konservasi terumbu karang," kata Panggah.
Menurut Panggah, Komisi IV DPR RI telah menjalankan fungsi anggaran dengan memperjuangkan peningkatan anggaran KKP secara signifikan. Ia berharap peningkatan tersebut diterjemahkan ke dalam program-program yang benar-benar menyentuh kebutuhan di lapangan, termasuk mendukung para pegiat konservasi yang selama ini menjaga ekosistem laut.
Panggah mengaku prihatin karena Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP belum memiliki alokasi anggaran khusus untuk konservasi terumbu karang maupun konservasi biota laut lainnya.
"Tetapi kami cukup prihatin karena ternyata pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan belum ada alokasi anggaran untuk konservasi terumbu karang, penyu, dan kegiatan konservasi lainnya. Ini akan menjadi perhatian kami agar ke depan anggaran tersebut benar-benar hadir untuk membantu para pegiat konservasi," tegasnya.
Konservasi Dinilai Investasi Jangka Panjang
Komisi IV DPR RI menilai peningkatan anggaran yang telah diberikan DPR RI kepada KKP tidak seharusnya hanya difokuskan pada program kampung nelayan, budidaya perikanan, maupun sektor garam. Anggaran juga perlu memberikan perhatian yang proporsional terhadap pelestarian ekosistem pesisir sebagai fondasi keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV DPR RI mengapresiasi pengelolaan konservasi terumbu karang berbasis koperasi yang dilakukan Koperasi Unit Yasa Segara. Model tersebut dinilai berhasil mengintegrasikan rehabilitasi ekosistem laut dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan pengembangan wisata bahari, sehingga layak direplikasi di berbagai daerah.
Panggah menambahkan, Indonesia memiliki garis pantai sekitar 80 ribu kilometer yang merupakan terbesar kedua di dunia dan menjadi aset strategis bagi pembangunan nasional. Karena itu, konservasi tidak boleh dipandang sebagai program pelengkap, melainkan investasi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
"Potensi pantai kita luar biasa. Namun jika pantainya rusak, maka tidak akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu konservasi harus menjadi perhatian bersama dan menjadi bagian penting dalam kebijakan pembangunan kelautan nasional," ujar Panggah.
- Penulis :
- Shila Glorya
