HOME  ⁄  Nasional

Rusdi Kirana Tegaskan PKB Kawal Ekonomi Konstitusi Berbasis Pasal 33 UUD 1945

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Rusdi Kirana Tegaskan PKB Kawal Ekonomi Konstitusi Berbasis Pasal 33 UUD 1945
Foto: (Sumber :Wakil Ketua MPR RI Rusdi Kirana menegaskan komitmen PKB untuk mengawal ekonomi konstitusi sebagai arah kebijakan ekonomi nasional yang berpijak pada amanat Pasal 33 UUD 1945 dan berorientasi pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.)

Pantau - Wakil Ketua MPR RI Rusdi Kirana menegaskan komitmen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk mengawal ekonomi konstitusi sebagai arah kebijakan ekonomi nasional yang berpijak pada amanat Pasal 33 UUD 1945 dan berorientasi pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

PKB Dorong Ekonomi Berpihak kepada Rakyat

Pernyataan tersebut disampaikan Rusdi Kirana saat memberikan sambutan dalam Gelaran Ekonomi Rakyat dan Diskusi Publik "Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi" di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Rusdi mengatakan tema ekonomi konstitusi bukan sekadar slogan politik, melainkan komitmen nyata untuk mengembalikan arah pembangunan ekonomi agar tetap berpijak pada konstitusi.

"Saya berharap tema ini bukan hanya menjadi narasi politik atau slogan kampanye. Ini adalah komitmen untuk mengembalikan arah ekonomi nasional agar tetap berpijak pada konstitusi, menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945, dan PKB hadir sebagai penopang arah kebijakan ekonomi itu," kata Rusdi.

Muhaimin Nilai Tantangan Ada pada Implementasi

Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar yang membuka kegiatan tersebut menyatakan orientasi baru ekonomi yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto merupakan pilihan yang tepat berdasarkan pengalaman pembangunan ekonomi Indonesia selama 25 tahun terakhir.

"Apakah ini bisa disebut sosialisme baru atau ekonomi konstitusi, tentu akan didalami oleh para narasumber. Yang jelas, PKB bergabung bersama Pak Prabowo dengan semangat yang sama, yakni menghadirkan arah baru pembangunan ekonomi agar pengalaman 25 tahun terakhir menjadi pelajaran menuju kebijakan yang lebih tepat," ujarnya.

Muhaimin menilai tantangan terbesar saat ini bukan terletak pada konsep kebijakan, melainkan pada pelaksanaannya.

"Menurut saya, yang belum benar adalah implementasinya. Problem utama kita ada di pelaksanaan. Karena itu saya meminta diskusi ini direkam dan dirangkum dengan baik, sebab aspek teknokrasi dan implementasinya justru ada dalam forum ini," ungkapnya.

Diskusi tersebut turut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier, ekonom senior Ichsanuddin Noorsy, dan Direktur Keadilan Fiskal CELIOS Media Wahyu Askar.

Penulis :
Aditya Yohan