Pantau - Kementerian Sosial menindaklanjuti usulan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, terkait perubahan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat karena lokasi awal memerlukan proses pematangan lahan dengan biaya yang tinggi.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono meminta seluruh persyaratan administrasi, terutama sertifikasi lahan, segera dilengkapi agar proses survei lanjutan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dapat segera dilakukan.
Ia mengatakan, "Kalau seluruh persyaratan sudah lengkap, segera disampaikan agar prosesnya bisa segera berjalan. Ini merupakan program prioritas Presiden, sehingga administrasinya harus dipercepat."
Pernyataan tersebut disampaikan Agus Jabo saat menerima audiensi Bupati Mamuju Tengah Arsal Aras beserta jajaran pemerintah daerah di Kantor Kementerian Sosial pada Rabu (22/7).
Pemkab Ajukan Lokasi Baru Seluas Delapan Hektare
Bupati Mamuju Tengah Arsal Aras menyampaikan lokasi pengganti yang diusulkan berada di Desa Mahahe, Kecamatan Tobadak, dengan luas sekitar delapan hektare dalam satu hamparan kawasan.
Lahan tersebut merupakan aset pemerintah daerah yang saat ini sedang menjalani proses sertifikasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Lahan itu sebelumnya merupakan hasil tukar guling antara Pemerintah Desa Mahahe dan perusahaan perkebunan kelapa sawit sebelum akhirnya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Sertifikasi Lahan Masih Berlangsung
Arsal mengatakan proses sertifikasi lahan di BPN masih berjalan dan diharapkan dapat segera diselesaikan.
Ia mengatakan, "Perusahaan sudah mengembalikan lahan kepada desa dan desa telah menyerahkan kepada pemerintah daerah. Saat ini proses sertifikasi sedang berjalan di BPN dan kami berharap prosesnya dapat dipercepat."
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
