Pantau - Pemerintah Kota Jakarta Timur menutup akses pagar atau tembok pembatas jalur rel kereta api di Pondok Kopi yang selama ini rusak dan diduga menjadi jalur keluar masuk pelaku tawuran sebagai langkah pencegahan terjadinya bentrokan susulan.
Penutupan Akses Jadi Langkah Pencegahan
Lurah Pondok Kopi Sandy Adamsyah mengatakan, "Untuk sementara, dilakukan penutupan sebagai langkah pencegahan, sembari berkoordinasi dengan pihak terkait, yaitu PT KAI (Kereta Api Indonesia) agar dilakukan perbaikan secara permanen."
Sandy menjelaskan pihak kelurahan bersama Bhabinkamtibmas, Lembaga Musyawarah Kelurahan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, serta TNI dan Polri telah meninjau lokasi pagar yang rusak.
Ia menyebut akses melalui pagar rel yang rusak menjadi salah satu faktor yang memudahkan pelaku memasuki lokasi tawuran.
Menurut Sandy, tawuran yang terjadi di Jalan I Gusti Ngurah Rai beberapa waktu lalu melibatkan warga Kelurahan Pulogebang, Penggilingan, Kecamatan Cakung, dan Kelurahan Bintara di Kota Bekasi.
Sandy menegaskan, "Kami terus memperkuat langkah pencegahan tawuran di wilayah atau sepanjang Jalan I Gusti Ngurah Rai, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit ini."
Pemerintah Kelurahan Pondok Kopi juga telah berkoordinasi dengan Kepala Stasiun Klender Baru dan akan mengajukan surat kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk memperbaiki pagar pembatas secara permanen.
Posko Terpadu Dibentuk untuk Pengawasan
Selain menutup akses, Pemerintah Kelurahan Pondok Kopi akan membentuk posko pemantauan terpadu di titik-titik yang rawan tawuran.
Posko tersebut melibatkan unsur pemerintah, aparat keamanan, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat untuk melakukan pengawasan secara bergiliran.
Sandy mengatakan, "Kami juga mengajak seluruh unsur di wilayah Pondok Kopi untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan. Nantinya, dibuat jadwal piket guna memantau wilayah yang rawan terjadi tawuran."
Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan Pondok Kopi Ega Harimurti mengungkapkan, "Kami sangat prihatin karena Pondok Kopi hanya dijadikan arena tawuran. Jangan sampai kondisi ini memengaruhi anak-anak dan remaja di wilayah kami untuk ikut terlibat."
Ega menilai penanganan tawuran harus dilakukan secara lintas wilayah dengan melibatkan pemerintah daerah, aparat keamanan, PT KAI, dan pemerintah wilayah yang warganya terlibat.
Ia berharap, "Saya berharap kolaborasi semua pihak dapat segera diwujudkan sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah perbatasan Jakarta Timur dan Kota Bekasi dapat terus terjaga."
- Penulis :
- Aditya Yohan
