HOME  ⁄  Nasional

Mendagri Perkuat Pembinaan Kepala Daerah untuk Tingkatkan Integritas dan Cegah Korupsi

Oleh Gerry Eka
SHARE   :

Mendagri Perkuat Pembinaan Kepala Daerah untuk Tingkatkan Integritas dan Cegah Korupsi
Foto: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) pada konferensi pers usai mengukuhkan wisudawan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu (26/7/2026).

Pantau - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pemerintah terus memperkuat pembinaan dan evaluasi kepala daerah melalui kolaborasi dengan berbagai lembaga guna meningkatkan integritas serta tata kelola pemerintahan daerah.

Pembinaan Dilakukan Sejak Kepala Daerah Dilantik

Tito Karnavian mengatakan pembinaan dilakukan melalui pembekalan setelah pelantikan, penguatan sistem pengawasan, hingga evaluasi berkelanjutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurutnya, mekanisme tersebut penting karena kepala daerah dipilih langsung oleh masyarakat sehingga pembinaan menjadi instrumen utama untuk memperkuat kapasitas penyelenggara pemerintahan.

Ia menjelaskan pemerintah telah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ombudsman, serta sejumlah kementerian dan lembaga dalam upaya memperkuat integritas kepala daerah.

Ia mengungkapkan, "Pembinaannya mulai waktu mereka lolos, terpilih, dilantik, langsung dilakukan retret untuk mengembangkan wawasan mereka. KPK juga mengisi, BPKP mengisi, para menteri mengisi, untuk membekali mereka kemampuan agar satu frekuensi dan integritasnya baik."

Selain pembekalan, pemerintah juga mengembangkan sistem pencegahan melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) bersama KPK serta Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk memantau pengelolaan keuangan daerah secara aktual.

Kemendagri Bentuk Klaster Pencegahan Korupsi

Tito mengatakan Kemendagri bersama KPK akan membentuk 11 klaster pembinaan yang melibatkan wakil kepala daerah, organisasi perangkat daerah, pimpinan DPRD, dan anggota DPRD untuk mengidentifikasi potensi kerawanan korupsi serta menyusun rencana aksi pencegahan.

Ia mengatakan, "Termasuk mengidentifikasi potensi-potensi korupsi daerah masing-masing dan rencana aksi tiap daerah. Apa yang mereka harus rumuskan? Itu maksudnya untuk membuat mereka 'jangan aneh-aneh'."

Tito menegaskan pemerintah akan terus melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai bagian dari fungsi pembinaan.

Ia mengungkapkan, "Ya, pasti dievaluasi, tetap evaluasi."

Menurut Tito, keberhasilan pembinaan tidak hanya ditentukan oleh sistem yang dibangun pemerintah, tetapi juga bergantung pada integritas masing-masing kepala daerah.

Ia mengatakan, "Namanya manusia, bukan mesin. Kembali kepada integritas masing-masing juga nanti. Mungkin ada yang sukses nanti, mungkin ada yang kena masalah, mudah-mudahan enggak ada. Anything can happen, kembali kepada integritas."

Penulis :
Gerry Eka
Editor :
Tria Dianti