Marinus Gea Desak Evaluasi Koperasi Desa Merah Putih di Papua agar Tepat Sasaran

Pantau - Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Papua agar implementasinya sesuai dengan kondisi masyarakat serta mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan.

Soroti Kendala Implementasi di Papua

Marinus menyampaikan pernyataan tersebut usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI di Mimika, Papua Tengah.

Dalam pertemuan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua memaparkan berbagai kendala pelaksanaan Program Koperasi Desa Merah Putih di wilayah Papua.

Marinus menilai sejumlah layanan dalam program tersebut belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk distribusi LPG 3 kilogram yang dinilai sulit diterapkan di sejumlah kampung pedalaman karena keterbatasan akses dan rendahnya kebutuhan masyarakat.

Ia mengungkapkan, "Papua memiliki tantangan geografis yang berbeda. Selain itu, tingkat ekonomi dan daya beli masyarakat juga masih terbatas. Karena itu, kehadiran Koperasi Desa Merah Putih harus benar-benar memberi manfaat, bukan sekadar hadir sebagai program nasional."

Menurutnya, pembangunan koperasi tidak boleh hanya berorientasi pada penyediaan fasilitas fisik tanpa mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan layanan yang tersedia.

Minta Kebijakan Disesuaikan dengan Kondisi Daerah

Marinus mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas Program Koperasi Desa Merah Putih di Papua sebelum implementasinya diperluas.

Ia menilai evaluasi tersebut penting agar penggunaan anggaran negara lebih efisien dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Marinus juga mengusulkan pendekatan serupa diterapkan di daerah terpencil lain yang memiliki karakteristik geografis dan ekonomi yang mirip dengan Papua.

Ia menegaskan, "Program pemerintah harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Jangan sampai pembangunan menjadi mubazir karena tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Anggaran negara harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat."

Marinus berharap hasil evaluasi dapat menjadi dasar penyempurnaan kebijakan sehingga Program Koperasi Desa Merah Putih mampu mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, khususnya di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses dan infrastruktur.