Komisi II DPR Gelar Rapat dengan Mendagri dan Kepala Daerah Bahas Fiskal serta Hubungan Pusat-Daerah

Pantau - Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beserta jajaran serta kepala dan wakil kepala daerah dengan dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR, Jakarta, Kamis.

Bahas Remunerasi hingga Pendapatan Daerah

Rapat diikuti secara langsung maupun daring oleh kepala dan wakil kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, "Ini pertemuan penting."

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menjelaskan rapat tersebut digelar pada masa reses untuk menyerap aspirasi pemerintah daerah.

Ia mengungkapkan, "Kami memanggil karena kami ingin mendengar dan turut serta menyelesaikan persoalan yang penting dalam konteks hubungan pusat dan daerah hari ini."

Rifqi menyebut pembahasan dalam rapat meliputi remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah, sistematika dana bagi hasil, serta upaya meningkatkan pendapatan asli daerah.

DPR Serap Aspirasi Pemerintah Kabupaten dan Kota

Rifqi mengatakan rapat kali ini difokuskan untuk mendengarkan aspirasi pemerintah kabupaten dan kota, sedangkan pembahasan bersama Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) akan dijadwalkan secara terpisah.

Ia mengatakan, "Hari ini kami ingin mendengarkan keluh kesah masalah yang mudah-mudahan bisa kita carikan solusinya pada level kabupaten/kota dulu. Nanti gubernur akan kita carikan waktu khusus di RDP dan RDPU yang lain."

Menurut Rifqi, penguatan ekonomi daerah akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sehingga hubungan antara pemerintah pusat dan daerah perlu terus diperkuat di tengah berbagai tantangan global.

Ia mengungkapkan, "Seperti apa nanti model perbantuannya, apakah per penambahan TKD (transfer ke daerah), termasuk di dalamnya perluasan atau penambahan dana alokasi umum untuk sumber gaji PPPK daerahnya, dan seterusnya dan seterusnya, akan kami bahas dan formulasikan."