HOME  ⁄  Nasional

Pemerintah Siapkan Strategi Hadapi Gelombang Disinformasi akibat Algoritma Platform Digital

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Pemerintah Siapkan Strategi Hadapi Gelombang Disinformasi akibat Algoritma Platform Digital
Foto: (Sumber :Arsip Foto - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria. (ANTARA/HO-Kementerian Komunikasi dan Digital).)

Pantau - Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk menghadapi gelombang disinformasi yang dipicu algoritma platform digital melalui penguatan moderasi konten, peningkatan literasi digital, dan pemanfaatan teknologi untuk memverifikasi keaslian konten.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan strategi tersebut mencakup peningkatan moderasi konten berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Moderasi konten dilakukan oleh Komdigi berdasarkan mandat dan aturan hukum yang ada. Kita tetap menghargai kebebasan berekspresi selama tidak menjurus kepada fitnah, disinformasi, dan ujaran kebencian,” ungkap Nezar.

Ia menjelaskan jumlah pengguna internet di Indonesia yang hampir mencapai 240 juta membuat media sosial menjadi ruang yang sangat aktif, di mana pengguna berperan sebagai produsen sekaligus konsumen informasi.

“Mereka memproduksi sekaligus mengonsumsi informasi, sehingga banyak informasi yang dihasilkan kadang-kadang tidak berbasis pada fakta. Bisa jadi digerakkan oleh sentimen,” katanya.

Menurut Nezar, algoritma media sosial mengenali preferensi pengguna berdasarkan aktivitas digital sehingga pengguna lebih sering menerima informasi yang sejalan dengan minatnya.

“Apa yang kita percakapan di media sosial sering kali bukan sebuah dialog, melainkan kita meneriakkan dan mendengar gaung teriakan kita sendiri. Itulah yang disebut echo chamber,” ujarnya.

“Kebanyakan yang terjadi adalah orang lebih senang memberikan sentimen daripada fakta,” tambahnya.

Nezar mengatakan algoritma yang mempersonalisasi konsumsi informasi membuat media sosial tidak hanya menjadi ruang bertukar informasi, tetapi juga instrumen pembentuk persepsi publik melalui social engineering.

Ia menilai kondisi tersebut mempermudah penyebaran disinformasi dan misinformasi yang berpotensi memengaruhi pandangan masyarakat serta memicu polarisasi sosial.

Perkembangan kecerdasan artifisial juga menghadirkan tantangan baru melalui kemunculan konten sintetis dan deepfake yang semakin sulit dibedakan dari konten asli.

“Kadang-kadang kita tidak bisa membedakan mana video yang autentik dan mana yang palsu karena teknologinya sudah sangat mulus,” ungkapnya.

“Karena itu, sekarang sudah ada program untuk mengecek asal-usul suatu konten, apakah itu buatan AI atau bukan. Itu salah satu cara yang harus disosialisasikan kepada publik,” katanya.

Nezar juga mengajak masyarakat meningkatkan literasi digital agar lebih kritis dalam memverifikasi sumber informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh konten yang viral.

Penulis :
Aditya Yohan