Pantau - Anggota DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan masa reses menjadi jembatan utama antara masyarakat dan DPR RI untuk menyerap, memvalidasi, serta memperjuangkan aspirasi publik melalui pembahasan bersama kementerian dan lembaga terkait.
Reses Jadi Sarana Menyerap dan Memperjuangkan Aspirasi
Ahmad Heryawan menyampaikan hal tersebut dalam Diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Reses, Jembatan Aspirasi Rakyat: Fondasi Kebijakan Berkeadilan” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
“Reses menjadi tempat untuk langsung mencari dan menjemput aspirasi masyarakat. Sangat banyak keluhan yang disampaikan, mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, pangan, pertanian hingga infrastruktur. Aspirasi itu kemudian dicatat untuk diperjuangkan di komisi sesuai bidangnya,” ujarnya.
Menurutnya, masa reses tidak hanya menjadi agenda bertemu konstituen, tetapi juga menjadi kesempatan bagi anggota DPR untuk melihat langsung pelaksanaan program pemerintah di lapangan.
Ia mencontohkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dinilai mendapat respons positif dari masyarakat, meski masih ditemukan sejumlah kendala di beberapa daerah.
“Kalau ada persoalan di lapangan, kita bawa ke rapat di DPR RI bersama kementerian atau lembaga terkait agar bisa dicarikan solusinya,” katanya.
Aspirasi Dikawal Hingga Menjadi Kebijakan
Ahmad Heryawan mengatakan hasil reses juga menjadi dasar dalam menentukan isu prioritas, termasuk penanganan stunting yang memerlukan data akurat agar intervensi pemerintah lebih tepat sasaran.
Ia menilai hubungan yang terjaga antara anggota DPR dan konstituen dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif sekaligus memperkuat kualitas demokrasi.
“Jangan sampai antara masyarakat pemilih dengan wakil rakyat tidak memiliki hubungan. Kalau anggota DPR rutin datang ke konstituen, berbagai persoalan bisa didiskusikan bersama dan diupayakan menjadi program perbaikan pemerintah,” tuturnya.
Menurutnya, setiap aspirasi akan dipetakan berdasarkan kewenangan pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat agar dapat ditindaklanjuti sesuai bidang masing-masing.
“Tidak semua aspirasi bisa langsung diselesaikan. Ada yang mudah, ada yang membutuhkan proses panjang karena menyangkut aturan maupun perubahan kebijakan. Yang terpenting, setiap aspirasi harus ditindaklanjuti dan diperjuangkan,” tegasnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
