Pantau - Presiden Prabowo Subianto meminta perusahaan yang memperoleh Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) memenuhi kewajiban menjalankan program hilirisasi sesuai ketentuan yang berlaku dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Rapat tersebut dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto, serta Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria.
Presiden Tekankan Kewajiban Hilirisasi
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melaporkan perkembangan program hilirisasi sejumlah perusahaan nasional yang memperoleh perpanjangan izin dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi IUPK.
Ia mengungkapkan, "Tadi saya juga melaporkan kepada Bapak Presiden terkait dengan program hilirisasi beberapa perusahaan-perusahaan nasional yang mendapatkan perpanjangan dari PKP2B menjadi IUPK, yang salah satu kewajibannya itu adalah harus melakukan hilirisasi."
Presiden Prabowo menegaskan agar seluruh perusahaan pemegang IUPK menjalankan kewajiban hilirisasi sesuai dengan aturan yang berlaku.
Presiden juga meminta perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut segera dikenai langkah-langkah yang terukur dengan mengacu pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Bahlil mengatakan, "Arahan Bapak Presiden harus betul-betul dijalankan sesuai dengan aturan. Kalau ada yang tidak menjalankan sesuai dengan aturan, segera dilakukan langkah-langkah yang terukur untuk kemudian bisa menjalankan sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945."
Pemadaman Listrik dan Harga BBM Turut Dibahas
Rapat terbatas tersebut juga membahas penanganan pemadaman listrik yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan serta perkembangan harga minyak dunia.
Presiden Prabowo memerintahkan Menteri ESDM segera mengambil langkah-langkah terukur bersama PT PLN (Persero) untuk mengatasi pemadaman listrik di sejumlah titik di Kalimantan.
Bahlil mengungkapkan, "Kami harus akui di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman-pemadaman beberapa titik. Dan karena itu Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik."
Menurut Bahlil, pemadaman listrik tersebut bukan disebabkan oleh keterbatasan pasokan energi, melainkan berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan berdasarkan informasi dari PLN.
Ia mengatakan, "Menurut informasi dari PLN, itu terkait dengan pemeliharaan. Bukan persoalan energinya, energinya nggak ada masalah."
Dalam pembahasan mengenai harga minyak dunia, Presiden Prabowo menginstruksikan agar harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak dinaikkan.
Pemerintah juga akan mempertimbangkan penyesuaian harga BBM nonsubsidi apabila harga minyak mentah dunia mengalami penurunan sehingga dapat mengikuti harga pasar.
Bahlil mengatakan, “Arahan Bapak Presiden memerintahkan agar menjaga harga BBM dengan subsidi untuk tidak boleh dinaikan. Tetapi kalau memang harga ICP dunia menurun, kita juga yang non-subsidinya juga dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan harga pasar. Kalau turun ya turun, jangan dinaikkan, kira-kira begitu.”
- Penulis :
- Shila Glorya
