Pantau - Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menegaskan keterbukaan informasi publik menjadi salah satu indikator penting dalam memperkuat kualitas demokrasi karena memastikan masyarakat memperoleh informasi yang cepat, tepat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Komisioner Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi KI DKI Jakarta Ferid Nugroho mengatakan, "Bagi Komisi Informasi, keterbukaan informasi publik adalah fondasi demokrasi."
Ia mengungkapkan demokrasi tidak hanya diukur dari kebebasan berpendapat dan penyelenggaraan pemilu, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memperoleh akses terhadap informasi publik yang berkualitas.
Keterbukaan Informasi Dukung Indeks Demokrasi
Ferid menjelaskan keterbukaan informasi berkontribusi pada tiga aspek utama Indeks Demokrasi Indonesia, yakni kebebasan sipil, hak-hak politik, dan kapasitas lembaga demokrasi.
KI DKI Jakarta pada 2025 telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik terhadap 829 badan publik di Jakarta.
Sebanyak 189 badan publik memperoleh predikat informatif sebagai indikator meningkatnya kepatuhan terhadap implementasi keterbukaan informasi.
Meski demikian, KI DKI menilai cakupan evaluasi tersebut belum menjangkau seluruh badan publik sehingga upaya peningkatan transparansi, termasuk pada satuan pendidikan dalam penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), terus didorong.
Pelayanan Informasi Harus Semakin Inklusif
Ferid menegaskan keterbukaan informasi harus menjamin akses yang setara bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan.
"Ke depan, pelayanan informasi publik harus semakin inklusif agar seluruh warga dapat mengakses informasi tanpa hambatan," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Kesbangpol DKI Jakarta Tri Kurnia Prihatono mengatakan capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) DKI Jakarta Tahun 2025 sebesar 82,94 yang menempatkan Jakarta di peringkat kedelapan nasional perlu menjadi momentum untuk memperkuat berbagai indikator demokrasi.
"Masih terdapat sejumlah indikator yang perlu diperkuat agar kualitas demokrasi di Jakarta terus meningkat pada tahun-tahun mendatang. FGD menjadi forum strategis untuk menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan," ujarnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
