Pantau - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat diplomasi publik dan negosiasi internasional sebagai strategi memperkokoh posisi Indonesia dalam tata kelola kehutanan global serta mendorong peran sebagai pemimpin diplomasi kehutanan internasional.
Langkah tersebut disampaikan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi usai penyelenggaraan Public Diplomacy and Negotiation Training (Beginner Cohort) di Bandung, Jawa Barat, pada 4–5 Agustus 2026 yang digelar bersama Multistakeholder Forestry Programme Phase 5 (MFP5) dengan dukungan International Institute for Sustainable Development (IISD) dan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Ristianto mengungkapkan, “Indonesia memiliki hutan tropis yang luas, mangrove terluas di dunia, kekayaan biodiversitas yang luar biasa, serta berbagai praktik baik dalam pengelolaan hutan lestari. Namun seluruh capaian tersebut tidak akan memberikan dampak maksimal apabila tidak mampu dikomunikasikan secara efektif kepada dunia. Produk yang baik harus dikenal, dipercaya, dan direkomendasikan.”
Ristianto menjelaskan penguatan diplomasi dilakukan sejalan dengan kebijakan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang mendorong Indonesia tidak hanya menjadi penjaga hutan tropis dunia, tetapi juga tampil sebagai pemimpin dalam diplomasi kehutanan internasional.
Ia menilai diplomasi yang kuat diperlukan agar keberhasilan Indonesia dalam pengelolaan hutan lestari diakui, dipercaya, dan menjadi rujukan dunia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, serta pembangunan ekonomi hijau.
Ristianto menambahkan setiap aparatur negara yang terlibat dalam forum internasional merupakan diplomat bagi bangsa sehingga keberhasilan diplomasi bergantung pada kemampuan menyampaikan pesan nasional yang konsisten, kredibel, berbasis data, dan mampu membangun kepercayaan.
Kemenhut menegaskan Indonesia sebagai negara dengan hutan tropis terbesar ketiga di dunia memiliki kepentingan untuk menjaga kelestarian hutan sekaligus menawarkan praktik terbaik, inovasi kebijakan, dan kerja sama internasional guna mendukung target iklim global, konservasi keanekaragaman hayati, serta pembangunan berkelanjutan.
Ristianto menyebut empat agenda strategis yang memerlukan dukungan diplomasi publik, yakni memperluas pengakuan internasasional terhadap Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK+), memperkuat International Tropical Peatland Center (ITPC), mengembangkan World Mangrove Center (WMC), serta memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemimpin dunia dalam pengembangan High Quality Carbon Market.
Keempat agenda tersebut diharapkan memperkuat posisi Indonesia dalam menunjukkan bahwa pengelolaan hutan berkelanjutan mampu memberikan manfaat bagi lingkungan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara bersamaan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
