Koalisi Pejalan Kaki Minta Pemprov DKI Renovasi JPO dari Kawasan UI hingga Pasar Minggu

Pantau - Koalisi Pejalan Kaki meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merenovasi sejumlah jembatan penyeberangan orang (JPO) mulai dari kawasan Universitas Indonesia (UI) hingga Pasar Minggu karena dinilai memerlukan pembenahan agar lebih aman, nyaman, dan mudah diakses masyarakat.

Sejumlah JPO Dinilai Perlu Segera Dibenahi

Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus mengatakan sejumlah JPO yang perlu mendapat perhatian berada di kawasan Mampang, HR Rasuna Said, Tebet, Pancoran, Pasar Minggu, hingga kawasan UI.

Ia mengungkapkan, "JPO kawasan Mampang, Rasuna Said sampai ke Tebet, ya. Tebet, Pancoran, itu sampai Pasar Minggu sampai JPO yang ada di UI."

Alfred juga menyoroti kondisi JPO di kawasan Cakung yang dinilai menyulitkan masyarakat karena tidak didukung fasilitas penyeberangan di permukaan jalan.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat sebagian warga memilih menyeberang langsung di badan jalan karena JPO tidak mudah diakses, terutama bagi kelompok rentan.

Fasilitas Harus Inklusif dan Mudah Diakses

Alfred menilai penyediaan fasilitas penyeberangan yang aman, inklusif, dan mudah diakses menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global.

Ia mengatakan, "DKI Jakarta cukup kencang bicara kota global. Jadi, yang kita lihat itu, kota-kota global itu, tuh, sudah mulai bicara bagaimana inklusivitas dan juga walkable city-nya."

Ia meminta pemerintah tidak hanya berfokus membangun infrastruktur baru, tetapi juga mengevaluasi apakah fasilitas yang telah tersedia benar-benar dimanfaatkan masyarakat dan sesuai kebutuhan pejalan kaki.

Menurut Alfred, pembangunan JPO seharusnya didasarkan pada kajian kebutuhan seperti volume lalu lintas dan lebar jalan, bukan menjadi solusi utama di seluruh ruas jalan.

Ia menambahkan apabila JPO tetap dibangun, fasilitas tersebut harus memenuhi aspek aksesibilitas melalui lift yang berfungsi penuh maupun jalur landai (ramp) sehingga dapat digunakan seluruh kelompok masyarakat.

Saat ini, terdapat 230 unit JPO yang berada di bawah pengawasan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.