PAN Sebut Usulan Pilkada Tanpa Wakil Sudah Dibahas Lintas Fraksi di DPR

Pantau - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mengatakan usulan pemilihan kepala daerah tanpa wakil telah menjadi pembahasan lintas fraksi di DPR RI dan dinilai sebagai gagasan yang perlu dikaji secara mendalam.

PAN Dorong Evaluasi Sistem Pilkada

Saleh menilai sistem pilkada saat ini perlu dievaluasi, termasuk mengkaji kelebihan dan kekurangan usulan kepala daerah dipilih tanpa wakil.

"Selama ini memang terasa ada yang kurang dalam sistem pilkada. Sudah tepat dievaluasi. Bahkan kalau dinilai tidak baik, bisa diganti kapan saja," ungkapnya.

Menurutnya, masyarakat juga perlu dilibatkan untuk memberikan pandangan yang dapat menjadi referensi dalam penyusunan aturan baru.

Saleh menambahkan mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan tetap juga harus dirumuskan, termasuk kemungkinan melalui DPRD atau mekanisme yang melibatkan partai politik.

Ia juga mendorong agar tugas, fungsi, dan kewenangan wakil kepala daerah dirumuskan kembali karena selama ini dinilai belum berjalan optimal dan bahkan kerap memunculkan konflik dengan kepala daerah.

"Itu kan contoh tidak baik. Sementara, budaya kita menyebut bahwa para pemimpin adalah teladan. Mereka adalah contoh yang harus dipedomani," ujarnya.

Berawal dari Usulan Anggota Komisi II DPR

Saleh menegaskan PAN ingin bersama seluruh pihak memperbaiki sistem demokrasi dan pemilu serta akan tetap kooperatif terhadap aturan yang berlaku.

Usulan pilkada tanpa wakil sebelumnya disampaikan Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin dalam rapat bersama Kementerian Dalam Negeri serta kepala dan wakil kepala daerah pada 30 Juli 2026.

Khozin mengusulkan kepala daerah dipilih langsung oleh masyarakat, sedangkan wakil kepala daerah ditunjuk oleh kepala daerah terpilih agar posisi wakil tidak hanya menjadi pendulang suara dalam pilkada.

Ia mengatakan, "Solusi yang kedua seperti apa? Perbaiki Undang-Undang Pilkadanya. Kita pilih saja kepala daerah tanpa wakil. Wakil kepala daerah cukup ditunjuk oleh kepala daerah. Ini biar tidak menjadi vote getter saja, kasihan wakil kepala daerah saat ini."