Pantau - Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan siap memberikan dukungan penuh untuk mengawal percepatan penyelesaian Rancangan Undang-Undang Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU PIP) guna memperkuat kedudukan hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
KSP Dukung Penguatan Landasan Hukum BPIP
Komitmen tersebut disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman usai menerima audiensi Kepala BPIP Prof. Yudian Wahyudi di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (6/8).
Dudung mengungkapkan, "Terima kasih tentunya atas kehadiran Kepala BPIP yang hadir di tempat kami. Yang menonjol adalah tadi tentang peralihan dari perpres menjadi undang-undang yang nanti akan kita kawal, Pak. Dan kemudian juga bagaimana capaian yang sudah Bapak lakukan, saya lihat luar biasa dari tingkat TK, SD sampai tingkat mahasiswa perguruan tinggi."
Ia juga mengapresiasi berbagai capaian BPIP dalam mengimplementasikan pembinaan ideologi Pancasila secara terstruktur hingga menjangkau seluruh jenjang pendidikan.
Dudung menilai aparat penegak hukum perlu terus mendapatkan pemahaman dan penajaman nilai-nilai Pancasila agar hukum tetap berpijak pada moralitas dan nilai luhur bangsa.
Ia mengatakan, "Dan tadi yang saya sampaikan saran saya kepada Ketua BPIP bahwa rasa keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab di kalangan masyarakat juga ini menjadi hal yang penting. Sehingga aparat-aparat penegak hukum pun perlu diberikan pemahaman dan penajaman kembali tentang Pancasila. Sehingga tidak kemudian karena kekuasaan, hukum menjadi alat, tetapi moral dikesampingkan atau nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Karena ini nilai-nilai luhur bangsa kita. Ini mungkin yang sangat penting dan beliau sepakat nanti agar mulai lagi memantapkan kembali yang sudah pernah dilakukan."
RUU PIP Masuk Tahap Pembahasan DPR
Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengatakan audiensi tersebut bertujuan memperkuat sinergi antarlembaga sekaligus meminta dukungan KSP dalam penguatan legal standing BPIP dari Peraturan Presiden menjadi Undang-Undang.
Ia mengungkapkan, "Yang paling utama adalah sesuai dengan Astacita Presiden yang nomor 1, yaitu memperkokoh ideologi Pancasila. Nah utama itu di bagian penegakan hukum."
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas sejumlah program BPIP, antara lain penyusunan Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila 2025–2029, pengembangan Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila, pembinaan Purnapaskibraka Duta Pancasila, dan pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila.
Saat ini RUU Pembinaan Ideologi Pancasila telah masuk Program Legislasi Nasional dan sedang dibahas di Komisi XIII bersama Badan Legislasi DPR RI.
Sebagai tindak lanjut, KSP melalui Kedeputian I menyatakan akan mengawal secara intensif proses legislasi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila di DPR.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
