HOME  ⁄  Nasional

Wakil Ketua DPR Minta Pekerja Migran Lombok Tempuh Jalur Resmi demi Perlindungan Maksimal

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

Wakil Ketua DPR Minta Pekerja Migran Lombok Tempuh Jalur Resmi demi Perlindungan Maksimal
Foto: (Sumber :Wakil Ketua DPR RI Hj Sari Yuliati saat membuka acara diskusi edukasi perlindungan dan migrasi aman melalui program go SMK Global di SMKN 1 Praya Lombok Tengah, Jumat (7/8/2026). ANTARA/Akhyar Rosidi..)

Pantau - Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati mengingatkan masyarakat Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang ingin bekerja di luar negeri agar selalu menggunakan jalur resmi dan prosedural demi memperoleh perlindungan hukum serta terhindar dari berbagai risiko.

Jalur Resmi Dinilai Beri Perlindungan bagi Pekerja Migran

Sari Yuliati menyampaikan imbauan tersebut saat membuka diskusi edukasi perlindungan dan migrasi aman melalui Program SMK Go Global di SMKN 1 Praya, Lombok Tengah, Jumat.

Ia mengatakan, "Kesempatan bekerja di luar negeri sangat terbuka luas dan dapat menjadi jalan untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun, semuanya harus melalui mekanisme resmi dan prosedural agar pekerja migran Indonesia terlindungi dan terhindar dari berbagai risiko."

Sari menjelaskan Indonesia sedang menikmati bonus demografi dengan jumlah penduduk usia produktif mencapai 183.355.446 jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2025.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi peluang besar untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global.

Ia mengungkapkan, "Indonesia saat ini masuk dalam era bonus demografi yang menjadi peluang strategis bagi pembangunan nasional. Jumlah usia produktif yang sangat besar menjadi kekuatan yang harus kita manfaatkan dengan baik."

Sari menambahkan sejumlah negara seperti Malaysia, Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, Turki, Singapura, Bulgaria, dan Jerman masih membutuhkan tenaga kerja produktif dari berbagai sektor, termasuk kesehatan, perawatan lansia, konstruksi, perhotelan, perikanan, operator, hingga anak buah kapal.

Edukasi Diperkuat untuk Cegah PMI Nonprosedural

Sari mengingatkan masih maraknya keberangkatan pekerja migran melalui jalur nonprosedural yang berpotensi menimbulkan persoalan, mulai dari ketidakjelasan status pekerjaan hingga eksploitasi dan perlakuan tidak manusiawi.

Ia mengatakan, "Belakangan ini banyak pemberitaan di media sosial terkait pekerja migran Indonesia yang mengalami masalah karena berangkat tidak melalui prosedur resmi. Hal ini harus kita cegah melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat."

Menurutnya, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan perlu terus meningkatkan kualitas pekerja migran Indonesia agar mampu bersaing secara global sekaligus memastikan hak-hak mereka tetap terlindungi.

Ia mengungkapkan, "Kami mengajak masyarakat, khususnya generasi usia produktif, untuk memanfaatkan peluang kerja internasional dengan tetap mengikuti aturan yang telah disiapkan pemerintah."

Penulis :
Ahmad Yusuf