Pantau - DPP Partai Hanura siap mengganti pengurus daerah yang dinilai lambat, tidak tanggap, atau menghambat pelaksanaan instruksi pusat dalam rangka mempercepat konsolidasi dan memperkuat struktur partai menghadapi Pemilu 2029.
Ketua Tim Task Force DPP Partai Hanura Rio Capella menyampaikan kebijakan tersebut setelah Konsolidasi dan Rapat Teknis Tim Task Force DPP Partai Hanura di Banten, Sabtu, 8 Agustus 2026.
Rio mengatakan pengurus yang tidak segera menjalankan instruksi DPP dapat diganti dengan pengurus lain yang memiliki semangat dan komitmen sejalan dengan agenda partai.
“Kalau ada yang lambat dan tidak tanggap terhadap apa yang diinstruksikan oleh Dewan Pimpinan Pusat maka Dewan Pimpinan Pusat akan mempertimbangkan untuk mengganti kepada pengurus lain yang mungkin punya semangat yang sama dengan teman-teman yang lain,” ungkap Rio.
Hanura Minta Konsolidasi Berjalan Tanpa Hambatan
Menurut Rio, tidak boleh ada perbedaan penafsiran terhadap instruksi yang diberikan DPP maupun Tim Task Force DPP Partai Hanura selama proses konsolidasi berlangsung.
Pengurus yang dinilai mengganjal atau menghambat konsolidasi akan digeser dan digantikan oleh orang yang dinilai lebih memahami arah perjuangan Partai Hanura.
“Ketika ada satu dua orang yang mengganjal proses ini maka satu dua orang itu akan kita geser dulu mundur kita ganti kepada orang yang memahami tentang perjuangan Hanura ke depan,” tegas Rio.
Rio menjelaskan kekuatan DPP Partai Hanura sangat bergantung pada kekuatan dan kesiapan struktur organisasi partai di seluruh daerah.
Struktur tersebut mencakup Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Pimpinan Anak Cabang (PAC), hingga kepengurusan tingkat ranting.
Menurut Rio, kelemahan pada salah satu bagian struktur organisasi berpotensi menghambat kelancaran konsolidasi sekaligus pergerakan partai secara keseluruhan.
Karena itu, seluruh tingkatan kepengurusan dituntut bergerak cepat dan tidak menjadi penghambat dalam proses penguatan organisasi.
“Tidak boleh ada yang terhambat dalam sebuah pergerakan proses yang cepat ini,” kata Rio.
DPP Tegaskan Kebijakan Berlaku Tanpa Pandang Bulu
DPP Partai Hanura memastikan kebijakan terhadap pengurus yang menghambat konsolidasi akan diterapkan tanpa pandang bulu.
Pengurus yang dianggap menjadi penghambat dapat diganti meskipun persoalan tersebut hanya melibatkan satu atau dua orang.
“Oh tidak ada pandang bulu. Perjalanan ini tidak boleh terhenti karena satu atau dua orang,” tegas Rio.
Hanura menginginkan seluruh proses konsolidasi berlangsung dalam satu komando dan satu garis perjuangan agar persiapan menghadapi Pemilu 2029 dapat berjalan sesuai target.
Seluruh pengurus juga diminta mengikuti arahan Ketua Umum Partai Hanura tanpa membuat penafsiran berbeda yang dapat mengganggu keseragaman gerak organisasi.
“Perjuangan ini harus tegak lurus, berjalan lurus apa yang diperintahkan Ketua Umum itu yang akan kita lalui. Agar ada satu komando satu apa namanya, satu garis perjuangan dan tidak boleh ada yang menterjemahkan yang berbeda,” ungkap Rio.
- Penulis :
- Leon Weldrick
