Pantau - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan satu jembatan penyeberangan orang (JPO) yang viral dengan sebutan JPO “Love-Hate Relationship” di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, akan dibongkar karena dinilai tidak ramah bagi penyandang disabilitas.
"Alasannya, yang satu JPO (di Rasuna Said) akan kita bongkar adalah karena yang satu itu betul-betul tidak ramah terhadap disabilitas," kata Pramono usai meninjau JPO tersebut, Minggu (9/8/2026).
Pramono mengatakan keputusan itu diambil setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi dua JPO yang berada di kawasan tersebut.
Menurut dia, JPO lama memiliki persoalan aksesibilitas karena tidak dilengkapi lift dan terdapat perbedaan ketinggian antara akses jembatan dengan area sekitarnya.
"Yang lama sudah tidak ada lift, sehingga tidak mudah untuk diakses masyarakat, khususnya penyandang disabilitas," ucap Pramono.
"Kalau kita sambungkan, ada beda tinggi yang cukup tinggi sehingga itu menyebabkan masyarakat yang menyandang disabilitas tidak bisa memanfaatkan lokasi atau tempat tersebut," jelas Pramono.
JPO Baru Dipertahankan dan Fasilitas Diperbaiki
Setelah JPO lama dibongkar, hanya satu JPO yang akan dipertahankan di lokasi tersebut dan fasilitasnya akan ditingkatkan agar lebih mudah digunakan masyarakat.
Pemprov DKI Jakarta juga akan memperbaiki pemeliharaan fasilitas, termasuk memastikan lift dapat berfungsi untuk menunjang akses pengguna.
"Dan yang baru nanti sepenuhnya maintenance-nya (perawatan) kita perbaiki, kita permudah, termasuk lift dan sebagainya yang sudah kita lakukan pengecekan sehingga mudah-mudahan tidak lagi "Love and Hate", tidak lagi "Love and Love", atau Love-nya satu aja," terang Pramono.
Berdasarkan pengecekan Pemprov DKI, kedua JPO tersebut pada dasarnya mempunyai fungsi yang sama sebagai fasilitas penyeberangan sekaligus mendukung akses masyarakat menuju layanan transportasi, termasuk LRT.
Perbedaan Usia dan Desain Jadi Sorotan
Pramono menjelaskan dua JPO di Rasuna Said memiliki perbedaan mendasar dari sisi usia dan desain.
JPO milik Pemprov DKI merupakan fasilitas yang telah dibangun sejak lama, sedangkan JPO lainnya lebih baru dan berkaitan dengan layanan LRT serta KAI.
"Yang satu, yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu lebih lama (umurnya), kalau dilihat desainnya, pasti desain tahun 80-an atau 90-an awal. Sementara, yang satu dibuat oleh LRT dan juga KAI, ini yang lebih baru," ungkap Pramono.
Menurut Pramono, keberadaan dua JPO dengan fungsi serupa di lokasi yang sama juga menunjukkan adanya persoalan dalam kebijakan pembangunan fasilitas publik pada masa lalu.
Pemprov DKI karena itu memilih membongkar JPO lama dan mempertahankan JPO yang lebih baru dengan peningkatan fasilitas serta pemeliharaan agar akses masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, menjadi lebih mudah.
- Penulis :
- Gerry Eka
