Pantau - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menekankan pentingnya kaderisasi organisasi kemahasiswaan untuk mempersiapkan generasi muda yang berpengetahuan, memiliki wawasan kebangsaan, serta peduli terhadap berbagai persoalan bangsa.
Pernyataan itu disampaikan Yusril saat menerima audiensi Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PP Hima Persis) di Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Yusril mengatakan generasi muda perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai sejarah bangsa sebagai bekal dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
"Dengan memahami sejarah, generasi muda dapat melihat perjalanan bangsa secara utuh, meluruskan pemahaman yang kurang tepat, serta mengambil peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Yusril.
Menurut Yusril, pemahaman sejarah juga penting agar generasi muda mampu memahami berbagai persoalan kebangsaan sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan negara.
Hima Persis Siapkan Diklatnas Hukum dan HAM
Ketua Umum PP Hima Persis Solahudin Hasan menyampaikan organisasinya memiliki sejumlah agenda dalam waktu dekat, termasuk Pendidikan dan Pelatihan Nasional (Diklatnas) Hukum dan HAM pada Oktober 2026.
Agenda tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas kader Hima Persis dalam memahami berbagai persoalan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
Hima Persis juga berencana menggelar diskusi bedah disertasi Yusril mengenai pemikiran Mohammad Natsir pada September atau Oktober 2026.
"Kami sebagai generasi muda perlu kembali menyadarkan masyarakat Persis mengenai perjuangan Pak Natsir berkaitan dengan negara dan Islam. Karena itu, kami ingin mengundang Prof. Yusril dalam diskusi bedah disertasi," ujar Solahudin.
Kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang bagi generasi muda untuk mendalami pemikiran dan perjuangan Mohammad Natsir, terutama mengenai relasi negara dan Islam.
Hima Persis Buka Peluang Kolaborasi Sosialisasi KUHP Nasional
Solahudin juga menyampaikan peluang sinergi antara Hima Persis dan pemerintah untuk menyosialisasikan KUHP Nasional yang telah berlaku efektif sejak 2 Januari 2026.
Menurut dia, Persatuan Islam mempunyai jaringan Lembaga Bantuan Hukum (LBH Persis) di tingkat pusat maupun wilayah, sementara Hima Persis memiliki jaringan mahasiswa di berbagai daerah.
"Saya kira ini dapat disinergikan dalam sosialisasi KUHP Nasional untuk menyatukan persepsi antara penegak hukum, masyarakat, dan praktisi hukum. Mudah-mudahan dapat dikolaborasikan dengan Kementerian," kata dia.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
