Pantau - Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menilai pembangunan data terpadu penting untuk memperkuat kolaborasi antarkementerian dalam mengembangkan ekosistem kekayaan intelektual melalui platform digital KI-Match.
Pengembangan kekayaan intelektual membutuhkan keterhubungan antara perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, serta kementerian yang menangani UMKM, ekonomi kreatif, perdagangan, pendidikan tinggi, sains, dan teknologi.
"Kita ini kan sekarang sedang membangun data terpadu. Artinya, dengan data terpadu itu nanti bisa dijadikan untuk kolaborasi antara kementerian yang satu dengan kementerian yang lain," ujar Eddy dalam talkshow "Optimalisasi Peran Sentra Kekayaan Intelektual melalui platform digital KI-Match" di Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Integrasi data tersebut diperlukan agar pengembangan kekayaan intelektual lebih terkoordinasi dan terhubung dengan kebutuhan ekosistem ekonomi.
KI-Match Hubungkan Inovasi dengan Dunia Usaha
Eddy mengatakan kolaborasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam pengembangan KI-Match sebagai platform yang mempertemukan potensi kekayaan intelektual dengan dunia usaha.
"Karena ini dalam pengembangan ekosistem KI, kita membutuhkan kolaborasi antara perguruan tinggi, kemudian pemerintah, dunia usaha, dan para stakeholder lainnya," kata dia.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta melalui KI-Match berupaya memperkuat peran Sentra Kekayaan Intelektual di perguruan tinggi agar inovasi dan karya cipta memperoleh perlindungan sekaligus memberikan dampak ekonomi.
KI-Match akan memuat informasi produk hasil inovasi perguruan tinggi sehingga dapat diakses pelaku usaha, industri, dan UMKM untuk dikembangkan melalui kerja sama maupun transaksi ekonomi.
Digitalisasi Pangkas Birokrasi dan Perkuat Transparansi
Eddy mengatakan efektivitas teknologi dalam layanan kekayaan intelektual dapat diukur salah satunya melalui kemampuan memangkas rantai birokrasi.
"Rantai birokrasi itu kan bisa dipangkas. Artinya dia bisa lebih cepat," ujar dia.
Digitalisasi juga dinilai berperan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan kekayaan intelektual sebagai bagian dari penerapan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.
"Teknologi informasi itu sebagai salah satu parameter dalam menuju good governance. Karena dengan semua secara digital itu, siapa pun bisa mengawasi dan dia akan terbuka," kata Eddy.
Kementerian Hukum melalui penguatan data terpadu dan digitalisasi layanan berupaya membangun ekosistem kekayaan intelektual yang menghubungkan inovasi, perlindungan hukum, dan pemanfaatan ekonomi.
- Penulis :
- Aditya Yohan
