
Pantau - Komisi VI DPR RI mendesak Pertamina dan aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas terhadap dugaan pembelian Solar bersubsidi oleh truk industri setelah antrean kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid mengatakan antrean tersebut bukan disebabkan kelangkaan BBM, melainkan diduga dipicu kendaraan yang seharusnya menggunakan BBM nonsubsidi tetapi membeli BBM bersubsidi.
Temuan itu mengemuka dalam pertemuan Komisi VI DPR RI dengan sejumlah BUMN energi, termasuk Pertamina Patra Niaga, saat membahas distribusi BBM bersubsidi di Manado, Sulawesi Utara, Selasa (11/8/2026).
“kita mendapatkan berbagai temuan, untuk itu kita menggunakan klarifikasi, kemudian melakukan diskusi bagaimana menjajah keluar, antara lain, itu di hampir di seluruh daerah itu terjadi antrean daripada truk-truk yang akan membeli daripada BBM di POM Bensin di SPBU,” terang Nurdin.
DPR Minta Pelanggaran Ditindak Tegas
Nurdin mengatakan hasil klarifikasi menunjukkan pasokan BBM dalam kondisi aman, sedangkan disparitas harga diduga mendorong truk untuk kebutuhan industri beralih menggunakan BBM bersubsidi seperti Solar.
Ia menilai kondisi tersebut harus segera ditangani agar antrean panjang tidak menimbulkan anggapan bahwa Pertamina gagal memastikan ketersediaan dan distribusi BBM.
“Memang harus melakukan tindakan tegas bagi Pertamina maupun aparat penegak hukum agar supaya antrian BBM itu tidak mencerminkan bahwa Pertamina tidak siap dalam mendistribusikan minyak. Karena ternyata tidak terjadi kelangkaan, yang terjadi adalah adanya pembeli BBM atau truk-truk itu yang harusnya untuk industri, bukan untuk sembilan bahan pokok, bukan untuk angkutan umum, tapi kemudian membeli kepada BBM yang bersubsidi,” jelas Nurdin.
Pertamina Temukan Modus Tangki Modifikasi
Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi PT Pertamina Patra Niaga Hari Purnomo mengatakan perusahaan terus memperketat pengawasan terhadap pola pengisian BBM untuk mencegah kecurangan, termasuk praktik pengisian berulang atau pelangsiran.
Menurut Hari, petugas di lapangan menemukan indikasi kendaraan yang dimodifikasi menggunakan tangki rakitan atau kompartemen tambahan untuk menampung BBM dalam jumlah besar.
“Di beberapa tempat yang diketahui sendiri oleh Kepala BPH itu seringkali mobil dimodifikasi untuk membeli betul ibu. Jadi ada truk yang ditambahin semacam kompartemen-kompartemen tambahan dan indikasinya adalah untuk berpindah ke industri,” jelas Hari.
Pertamina Patra Niaga juga akan memperketat pengendalian antrean dengan menyiagakan petugas di sekitar SPBU agar antrean kendaraan besar tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf



