Pantau - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendorong Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus menyiapkan tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dalam transformasi menuju Government 5.0.
Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan hal tersebut dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Kemenhub Tahun 2025 di Jakarta.
"Government 5.0 tidak hanya menuntut pemanfaatan teknologi digital, tetapi juga pengambilan keputusan berbasis data, pengelolaan risiko yang proaktif, penguatan sistem pengendalian intern, serta perlindungan keamanan data," ujar Nyoman dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Transformasi menuju Government 5.0 menurut BPK perlu didukung laporan keuangan berkualitas sebagai dasar pengambilan keputusan fiskal dan penyusunan kebijakan publik.
Laporan keuangan dalam kerangka tersebut tidak lagi hanya menjadi dokumen pertanggungjawaban, tetapi juga instrumen strategis untuk menghasilkan kebijakan publik yang efektif.
BPK Soroti Tantangan Transformasi Digital
BPK mencatat sejumlah tantangan dalam mewujudkan Government 5.0, mulai dari kesenjangan kematangan transformasi digital, fragmentasi data, hingga kesiapan pemanfaatan kecerdasan buatan.
Tantangan lainnya meliputi integritas tata kelola, kapasitas sumber daya manusia digital, keamanan siber, serta kolaborasi lintas sektor.
"Kemenhub sebagai salah satu kementerian strategis memiliki peran penting dalam memastikan transformasi digital turut mendukung peningkatan kualitas layanan transportasi kepada masyarakat," kata Nyoman.
BPK juga menyampaikan sejumlah rekomendasi dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenhub Tahun 2025 sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola secara berkelanjutan.
Kemenhub Raih Opini WTP
Hingga semester I 2026, sebanyak 1.926 dari total 2.183 rekomendasi BPK atau 88,23 persen telah dinyatakan selesai ditindaklanjuti.
Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Kemenhub memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2025.
BPK berharap sinergi dengan Kemenhub terus dikembangkan sehingga hasil pemeriksaan tidak hanya menjadi instrumen evaluasi, tetapi juga mendorong peningkatan tata kelola dan kualitas pelayanan publik.
"Audit tidak hanya menilai kepatuhan masa lalu, tetapi juga mengawal terwujudnya masa depan yang lebih baik," ucap Nyoman.
- Penulis :
- Aditya Yohan
