Pantau - Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan sepakat dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bahwa sistem pemerintahan presidensial Indonesia secara konstitusional tidak mengenal istilah partai oposisi sebagai lembaga negara seperti dalam sistem parlementer.
Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan sistem politik Indonesia hanya mengenal partai yang mendukung pemerintah atau partai yang memilih tidak bergabung dalam kabinet.
Menurut Viva, Undang-Undang Dasar 1945 tidak memuat istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet, maupun partai penyeimbang.
"Secara praktik empiris itu hanyalah terminologi politik untuk menyederhanakan dan memberikan penjelasan tentang posisi politik dari partai politik terhadap kekuasaan pemerintahan," kata Viva dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (13/8/2026).
PAN Tekankan Pentingnya Fungsi Pengawasan
Viva menjelaskan demokrasi secara filosofis tidak menghendaki seluruh kekuatan politik berada di dalam pemerintahan.
Menurut dia, demokrasi membutuhkan fungsi memerintah atau governing sekaligus fungsi koreksi, kontrol, dan pengawasan atau checking.
Ia menilai pemerintahan yang kuat perlu diimbangi mekanisme pengawasan yang kuat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power.
"Karena itu, keberadaan partai yang tidak bergabung dalam pemerintahan bukanlah musuh pemerintah, melainkan menjadi salah satu instrumen demokrasi," ucap Viva.
Viva menilai PDI Perjuangan dapat menjalankan posisi sebagai kekuatan "oposisi konstruktif" dengan tidak masuk kabinet, tetapi tetap menjalankan fungsi check and balances terhadap pemerintah.
Dalam posisi tersebut, menurut dia, partai dapat mendukung kebijakan pemerintah yang sesuai kepentingan masyarakat sekaligus mengkritik kebijakan yang dinilai tidak tepat.
"Pemerintah membutuhkan dukungan agar dapat bekerja, tetapi demokrasi membutuhkan pengawasan agar kekuasaan tidak menyimpang," kata dia.
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Masuk Kabinet
Pernyataan PAN tersebut merespons sikap Megawati yang sebelumnya mengungkapkan telah berbicara dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai keputusan PDI Perjuangan untuk tidak masuk kabinet.
Megawati menyampaikan sikap tersebut ketika berpidato dalam acara yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Senin (10/8/2026).
Megawati juga menyinggung pertanyaan mengenai posisi politik PDI Perjuangan yang tidak menyatakan diri sebagai oposisi.
Menurut Megawati, negara dengan sistem pemerintahan presidensial seperti Indonesia tidak mengenal istilah oposisi.
- Penulis :
- Aditya Yohan
