HOME  ⁄  Nasional

Aher Apresiasi Digitalisasi Layanan Publik di Era Prabowo

Oleh Khalied Malvino
SHARE   :

Aher Apresiasi Digitalisasi Layanan Publik di Era Prabowo
Foto: Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan alias Kang Aher. (Dok. Istimewa)

Pantau - Pemangkasan 145 regulasi menjadi satu Peraturan Presiden disebut berdampak pada penurunan harga pupuk sekitar 20 persen. Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan alias Kang Aher menilai capaian tersebut menunjukkan penyederhanaan regulasi dan digitalisasi dapat mempercepat layanan sekaligus memberi dampak langsung bagi masyarakat.

Menurutnya, percepatan layanan publik penting karena keluhan mengenai birokrasi yang lambat masih sering muncul. Digitalisasi dinilai menjadi salah satu cara untuk memangkas proses administratif yang selama ini menyita waktu masyarakat.

“Selama ini memang seringkali ada keluhan dari masyarakat tentang lambatnya pelayanan publik. Ketika itu menjadi komitmen pemerintah, kita sangat baik,” kata Ahmad Heryawan kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jumat (14/8/2026).

Digitalisasi Dinilai Pangkas Hambatan Birokrasi

Aher melihat perubahan tersebut antara lain dalam layanan pertanahan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Layanan administrasi dan sejumlah program sosial juga mulai memanfaatkan sistem digital untuk memudahkan masyarakat.

Menurutnya, digitalisasi menjadi lebih penting ketika layanan berkaitan dengan hak masyarakat yang bersumber dari anggaran negara. Sistem verifikasi digital dapat membantu mempercepat proses sekaligus memastikan layanan diterima kelompok yang berhak.

“Kalau segala urusan tentang kependudukan, perekonomian, tentang mereka mengurus hak-hak masyarakat dari negara yang disediakan oleh APBN, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu, bisa sekarang lewat digital, menggunakan verifikasi, ini sangat bagus, luar biasa,” ujarnya.

Bagi Aher, transformasi digital tidak cukup dipandang sebagai perubahan sistem administrasi. Pemanfaatannya harus membuat masyarakat lebih mudah memperoleh layanan tanpa menghadapi rantai birokrasi yang panjang.

Pemangkasan Regulasi Berdampak ke Harga Pupuk

Selain digitalisasi, Aher menyoroti penyederhanaan regulasi sebagai instrumen untuk mempercepat pelayanan dan menekan biaya ekonomi. Ia mencontohkan kebijakan pemerintah di sektor pupuk.

Menurut Aher, penyederhanaan aturan dari 145 regulasi menjadi satu Peraturan Presiden berdampak pada harga pupuk yang turun sekitar 20 persen. Efeknya dinilai langsung dirasakan petani melalui penurunan biaya produksi.

“Dengan pemangkasan regulasi tadi, sehingga harganya bisa turun 20 persen. Ketika petani kemudian panen, maka harga gabah meningkat menjadi Rp6.500 per kilogram gabah kering panen,” katanya.

Aher menilai contoh tersebut menunjukkan bahwa deregulasi dapat menghasilkan dampak ekonomi ketika menyentuh persoalan yang dihadapi masyarakat secara langsung. Penyederhanaan aturan juga dapat mengurangi hambatan dalam distribusi dan pelaksanaan kebijakan.

Ia kemudian mengaitkan kondisi tersebut dengan peningkatan kesejahteraan petani. Salah satu indikator yang ia soroti adalah Nilai Tukar Petani (NTP) yang menurutnya kini berada pada level lebih tinggi dibandingkan masa ia menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.

“Sekarang Rp125.000, Rp135.000, ini berarti bagus,” ujarnya.

Aher juga mengaku melakukan pengecekan langsung terkait ketersediaan pupuk di lapangan. Berdasarkan temuannya, persoalan penyediaan pupuk saat ini relatif tidak mengalami kendala berarti.

Political Will Jadi Kunci

Dari berbagai kebijakan tersebut, Aher menilai kecepatan pemerintah sangat bergantung pada keberanian mengambil keputusan. Kemauan politik perlu diikuti pengawasan agar kebijakan tidak berhenti pada tahap perumusan.

Menurutnya, penyederhanaan regulasi dan digitalisasi akan sulit menghasilkan perubahan tanpa pengendalian yang konsisten. Pemerintah juga perlu memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan dan dapat dirasakan masyarakat.

“Ketika ada kehendak, ketika ada political will, dan itu dilakukan dan dikontrol dengan baik, segala urusan bisa diselesaikan,” tegasnya.

Aher berharap percepatan pelayanan publik terus dilanjutkan. Ia juga mendorong pemerintah menjaga konsistensi deregulasi dan digitalisasi agar manfaatnya tidak hanya terlihat dalam sistem pemerintahan, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat.

Penulis :
Khalied Malvino
FLOII 2026