Pantau - Anggota Badan Pengkajian MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI Sigit Purnomo mengapresiasi Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto sekaligus meminta pemerintah memperbaiki akurasi data penerima bantuan sosial dan memperkuat anggaran penanganan bencana.
Pernyataan itu disampaikan Sigit seusai Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR-DPD RI, dan Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Sigit menilai pidato Presiden memberikan optimisme karena memaparkan sejumlah capaian pembangunan, mulai dari Sekolah Rakyat bagi anak-anak di wilayah terluar, penguatan kedaulatan energi melalui B50, hingga komitmen penindakan tambang ilegal.
"Pidato kenegaraan tahun ini membedakan secara nyata dibanding tahun sebelumnya. Presiden tidak hanya menyampaikan wacana, tetapi memaparkan capaian yang betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ia menyebut bahwa kehadiran anak-anak peserta didik Sekolah Rakyat dari kawasan pelosok dan pulau terluar seperti Manado dan NTT membuktikan bahwa negara hadir memberikan akses pendidikan gratis tanpa biaya," ujar Sigit.
Data Bansos Diminta Lebih Akurat
Sigit memberikan catatan terhadap implementasi kebijakan di tingkat akar rumput setelah menyerap aspirasi masyarakat di Dapil DKI Jakarta II yang meliputi Kepulauan Seribu, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara.
Ia mengaku menerima laporan mengenai warga miskin yang tidak masuk kategori Desil 1 sebagai penerima manfaat karena tercatat memiliki utang pinjaman mikro.
"Di lapangan kami menerima laporan bahwa ada warga yang tidak masuk kriteria Desil 1 hanya karena memiliki pinjaman uang. Padahal utang tersebut bukan untuk barang konsumtif atau kebutuhan mewah seperti mobil dan motor, melainkan semata-mata untuk bertahan hidup dan membeli makanan esok hari. Ide besar Presiden ini harus ditunjang oleh pemutakhiran data yang konkret dan akurat agar bantuan benar-benar tepat sasaran," tegas Sigit.
Menurutnya, pemutakhiran data diperlukan agar kondisi ekonomi masyarakat dapat tergambarkan secara akurat dan bantuan pemerintah diterima kelompok yang berhak.
Anggaran Penanganan Bencana Perlu Diperkuat
Sigit juga menekankan pentingnya alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung penanganan bencana alam.
Ia mencontohkan penanganan bencana di Sumatera Utara yang menurutnya sempat menghadapi kendala operasional akibat keterbatasan anggaran siap pakai dan armada pendukung.
Selain itu, Sigit menyambut gagasan pengembangan transportasi publik terintegrasi menuju Kepulauan Seribu, terutama ekspansi transportasi laut bersubsidi agar lebih terjangkau masyarakat.
"Presiden menyampaikan bahwa pembangunan adalah sebuah long march, perjuangan panjang yang membutuhkan perbaikan dan pembenahan secara terus-menerus. Kami di Badan Pengkajian MPR RI berkomitmen mengawal agar gagasan besar pemerintah dapat berjalan efektif, tepat sasaran, serta ditopang oleh kesiapan anggaran yang adil," tutup Sigit Purnomo.
- Penulis :
- Aditya Yohan
