Pantau - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan keberhasilan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dikelola negara, tetapi dari kemampuannya memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kehidupan rakyat.
Puan menyampaikan hal tersebut saat memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
"APBN adalah pilihan politik, tentang ke mana sumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat," kata Puan.
Dalam rapat tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukung kepada DPR RI.
APBN 2027 Diperkirakan Mendekati Rp4.000 Triliun
Puan memaparkan APBN pada 2000 tercatat sebesar Rp197 triliun sebelum meningkat menjadi Rp1.126 triliun pada 2010.
"Dalam 10 tahun tersebut, Belanja Negara naik hampir 6 kali lipat," lanjutnya.
Pada 2026, APBN telah mencapai sekitar Rp3.842 triliun atau hampir 20 kali lipat dibandingkan besaran APBN pada 2000.
"APBN Tahun 2027, yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja Rp 4.000-an triliun," sebut Puan.
Menurut Puan, besarnya anggaran tersebut tidak akan bermakna apabila belum mampu menjawab kebutuhan petani, anak yang ingin melanjutkan pendidikan, masyarakat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, hingga pencari kerja.
"Mungkin tidak ada satupun di antara kita yang pernah melihat banyaknya uang sebesar hampir Rp 4.000 triliun. Angka itu begitu besarnya bahkan sangat besar," tutur Puan.
"Tetapi bagi seorang petani yang sedang menunggu panennya menghasilkan, seorang anak yang ingin sekolah setinggi-tingginya, rakyat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, seorang pencari kerja untuk menghidupi keluarganya, atau urusan rakyat lainnya, angka sebesar apa pun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat," imbuhnya.
Puan menegaskan, "APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik."
DPR Soroti Pendapatan, Belanja, Utang, dan Transfer Daerah
Puan mengatakan tema kebijakan fiskal 2027, "Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat", harus diwujudkan dengan mempertemukan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial.
Program prioritas seperti kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur, perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan kemiskinan harus dijalankan sebagai satu kesatuan pembangunan nasional.
"Pembangunan nasional adalah cara negara menjaga persatuan dengan memastikan bahwa setiap rakyat, di mana pun berada, memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi, dan kemajuan," ungkap Puan.
"Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara, karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan, maupun kawasan terpencil," sambungnya.
Dalam pembahasan APBN 2027, Puan meminta pendapatan negara dihimpun secara optimal dan adil tanpa melemahkan daya beli masyarakat maupun keberlangsungan dunia usaha.
"Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban," pesan Puan.
Puan juga meminta belanja negara semakin berkualitas dan tepat sasaran, sementara defisit serta utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab.
"Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang. Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang," urainya.
Transfer ke daerah juga diminta diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik, menggerakkan ekonomi lokal, dan meningkatkan pemerataan pembangunan.
"APBN bukan sekedar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan besarnya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik," tukas Puan.
Puan menyerukan DPR, pemerintah, lembaga negara, TNI, dan Polri bekerja bersama agar anggaran negara memberikan dampak nyata kepada masyarakat.
"Jangan biarkan rakyat menunggu. Kita DPR RI, Pemerintah, lembaga-lembaga Negara, TNI, Polri, yang telah ditugaskan oleh rakyat haruslah bergotong royong, bekerja cepat, tepat dan berdaya guna untuk rakyat," tambah Puan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
