Pantau - Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dinilai dapat menjadi instrumen untuk memperkuat posisi petani, nelayan, peternak, pedagang kecil, UMKM, dan rumah tangga desa dalam rantai ekonomi agar nilai tambah tidak hanya dinikmati pihak di luar produsen.
Gagasan tersebut disampaikan Azis Subekti, pendiri Serikat Masyarakat Produktif Indonesia sekaligus anggota DPR RI Fraksi Gerindra, dalam telaah mengenai peran KDKMP dalam membangun kembali struktur ekonomi rakyat.
Menurut Azis, persoalan produsen pangan tidak hanya terletak pada kemampuan menghasilkan barang, tetapi juga pada lemahnya posisi mereka dalam rantai distribusi yang melibatkan gudang, transportasi, modal kerja, pengolahan, distributor, pedagang besar, dan pengecer.
Ia menilai KDKMP seharusnya tidak dipahami sekadar sebagai proyek pembangunan toko, tetapi sebagai upaya memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat dari tingkat desa.
Koperasi Didorong Perkuat Posisi Rakyat di Pasar
Azis menyebut koperasi dapat menjadi sarana untuk mengubah banyak pelaku ekonomi kecil menjadi kekuatan kolektif yang memiliki posisi tawar lebih kuat.
Menurutnya, koperasi tidak menghapus mekanisme pasar, tetapi dapat memperbaiki posisi rakyat di dalam pasar melalui kepemilikan bersama atas lembaga ekonomi.
Ia juga menilai KDKMP berpotensi menjadi simpul distribusi publik milik masyarakat, termasuk untuk menyalurkan barang subsidi secara lebih terukur.
Dalam skema tersebut, pedagang kecil tetap dapat menjadi bagian dari jaringan, sementara koperasi berperan dalam agregasi pembelian, pergudangan, pencatatan, dan distribusi.
Azis menekankan intervensi pemerintah semestinya diarahkan untuk membangun kemandirian masyarakat, bukan menciptakan ketergantungan baru kepada negara.
Pengelolaan KDKMP Diminta Tidak Seragam
Azis mengingatkan pengembangan KDKMP tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik atau penyeragaman model bisnis di seluruh daerah.
Menurut dia, setiap desa memiliki karakter, kebutuhan, komoditas, dan struktur ekonomi yang berbeda sehingga model koperasi perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.
Ia juga mengingatkan bahwa koperasi dapat kehilangan semangat ekonomi rakyat apabila pengurus ditentukan tanpa legitimasi anggota, bisnis dipaksakan dari atas, atau keberhasilan hanya diukur dari jumlah bangunan yang diresmikan.
Intervensi pemerintah, menurut dia, harus bersifat enabling atau memperkuat kemampuan masyarakat, bukan mengambil alih penguasaan ekonomi warga.
"Kita sedang menyaksikan sesuatu yang selama puluhan tahun terlalu sering berhenti sebagai kalimat dalam konstitusi: demokrasi ekonomi yang mulai memperoleh bentuk kelembagaannya," tulis Azis.
- Penulis :
- Gerry Eka
