Pantau - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencopot 14 pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian terkait dugaan penyimpangan yang berhubungan dengan uang bernilai miliaran rupiah.
Para pejabat yang dicopot berasal dari sejumlah tingkatan, mulai dari eselon I, eselon II, hingga eselon III.
Pencopotan dilakukan untuk memperkuat tata kelola dan integritas Kementerian Pertanian, mendorong reformasi birokrasi pertanian, serta menjaga kepercayaan masyarakat.
Amran menyampaikan keputusan tersebut dalam konferensi pers setelah melantik sejumlah pejabat eselon I dan eselon II Kementerian Pertanian serta pejabat pimpinan tinggi pratama Badan Pangan Nasional (Bapanas) di Jakarta, Selasa, 18 Agustus 2026.
Pejabat Dicopot Sementara dan Diperiksa Inspektorat Jenderal
“Ada 14 (pejabat) kami copot, ada eselon I, ada eselon II, ada eselon III, dan tidak diberi jabatan, sementara diperiksa. Pelanggarannya intinya hubungannya dengan uang dan ada miliaran nilainya,” ungkap Amran.
Sebanyak 14 pejabat tersebut untuk sementara tidak diberikan jabatan dan menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.
Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan fakta sekaligus memperoleh kejelasan mengenai dugaan pelanggaran yang terjadi.
Amran menegaskan pencopotan tersebut belum menjadi bentuk hukuman akhir terhadap pejabat yang bersangkutan karena dugaan penyimpangan masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan.
“Menyimpang dan itu nilainya miliaran uang titik, indikasinya ya dugaan. (Tetapi) Ini kan baru dugaan, tetapi karena dugaan, itu kami ingin organisasi ini berjalan, sehingga langsung kami tindaki,” kata Amran.
Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diberikan waktu maksimal tiga bulan untuk menyelesaikan pemeriksaan tersebut.
Batas waktu itu diberikan agar hasil pemeriksaan dapat segera diketahui secara objektif sekaligus memastikan proses pemeriksaan berlangsung secara hati-hati.
Apabila pemeriksaan membuktikan adanya kerugian negara, Kementerian Pertanian akan menyerahkan perkara tersebut kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebaliknya, apabila pejabat yang dicopot terbukti tidak melakukan kesalahan, Kementerian Pertanian memastikan posisi mereka akan dikembalikan.
Pejabat yang dinyatakan tidak bersalah juga tetap mendapatkan kesempatan mengembangkan karier berdasarkan kinerja sebagai bagian dari penerapan prinsip objektivitas dalam birokrasi.
Amran Ungkap Salah Satu Pejabat yang Dicopot Keluarga Dekatnya
Amran mengungkapkan salah satu dari 14 pejabat yang dicopot memiliki hubungan keluarga dekat dengannya.
Meski memiliki hubungan keluarga, Amran menegaskan pencopotan tetap dilakukan karena kepentingan negara harus menjadi prioritas dibandingkan hubungan pribadi.
“Jadi kita harus sportif, meritokrasi. Bahkan di antara mereka ada salah satu keluarga dekat saya. Tapi ini dilakukan atas nama negara. Di sini kita harus adil pada mereka, meritokrasi, merit system, karena kalau tidak, kita sama juga beternak kejahatan, membiarkan kejahatan terjadi di Kementerian Pertanian,” ungkap Amran.
Menurut Amran, tindakan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah membersihkan birokrasi dari potensi penyimpangan sekaligus membangun budaya kerja yang mengutamakan integritas dan tanggung jawab.
Langkah itu juga ditujukan untuk memastikan organisasi berjalan berdasarkan prinsip keadilan, profesionalisme, dan sistem meritokrasi yang transparan.
Amran mengatakan pencopotan pejabat masih dapat berlanjut apabila pengawasan menemukan indikasi penyimpangan baru di lingkungan Kementerian Pertanian.
Menurutnya, potensi kejahatan tidak akan sepenuhnya berhenti sehingga sistem meritokrasi, pengawasan internal, dan kepatuhan terhadap aturan menjadi faktor penting dalam menjaga pemerintahan yang bersih.
Kementerian Pertanian berharap langkah tegas terhadap dugaan penyimpangan tersebut dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memperkuat pelayanan sektor pertanian melalui birokrasi yang profesional, adil, dan berintegritas dalam mendukung pembangunan pangan nasional.
- Penulis :
- Shila Glorya
