Pantau - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) memastikan kehadiran negara dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat di kawasan perbatasan melalui pembangunan infrastruktur serta penyaluran dan pengawalan berbagai program prioritas Presiden.
Juru Bicara BNPP RI, Nadia Mulya, mengatakan penguatan kawasan perbatasan dilakukan dengan mengintegrasikan pembangunan wilayah dan pelaksanaan program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Melalui integrasi antara penguatan kawasan perbatasan dan implementasi program prioritas pemerintah, BNPP RI berkomitmen mewujudkan kawasan perbatasan yang mandiri, sejahtera, serta menjadi garda terdepan bangsa yang berdaya saing," kata Nadia.
Program Prioritas Presiden Menjangkau Kawasan Perbatasan
Sejumlah program strategis nasional telah direalisasikan di kawasan perbatasan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong pemerataan pembangunan hingga wilayah terluar Indonesia.
Program tersebut antara lain mencakup perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat yang membutuhkan di kawasan perbatasan.
Pemerintah juga menyediakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah lokasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Selain itu, pemerintah mengembangkan ekosistem Kampung Nelayan Merah Putih di kawasan pesisir perbatasan untuk mendukung pengembangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Seiring penguatan peran BNPP RI, pengelolaan dan pengembangan kawasan perbatasan negara disebut terus mengalami kemajuan pesat.
BNPP menegaskan tugas lembaga tersebut tidak hanya berfokus pada upaya menjaga kedaulatan wilayah, tetapi juga mendorong pemerataan pembangunan nasional hingga kawasan terluar dan perbatasan Indonesia.
"BNPP RI tidak hanya mempercepat pembangunan fisik dan konektivitas, juga memastikan kehadiran negara dirasakan secara nyata oleh masyarakat perbatasan melalui penyaluran dan pengawalan berbagai program prioritas Presiden," kata Nadia.
Kelola 15 PLBN Terpadu dari Barat hingga Timur Indonesia
Saat ini, BNPP RI mengelola 15 PLBN Terpadu yang tersebar dari wilayah barat hingga timur Indonesia untuk menunjang pelayanan dan pengelolaan kawasan perbatasan.
Sebanyak 15 pos tersebut terdiri atas PLBN Serasan, PLBN Jagoi Babang, PLBN Aruk, PLBN Entikong, PLBN Badau, PLBN Sebatik, PLBN Labang, PLBN Long Nawang, PLBN Motaain, PLBN Motamasin, PLBN Wini, PLBN Napan, PLBN Skouw, PLBN Sota, dan PLBN Yetetkun.
BNPP menegaskan PLBN memiliki fungsi strategis yang lebih luas daripada sekadar menjadi titik keluar masuk orang dan barang antarnegara.
PLBN juga menjadi tempat pelayanan bagi masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di wilayah perbatasan.
Keberadaan PLBN diarahkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah sehingga akses kawasan perbatasan dengan wilayah lainnya semakin baik.
PLBN juga berfungsi menjaga keamanan kawasan perbatasan sekaligus mendukung pengawasan terhadap mobilitas lintas negara.
Selain fungsi pelayanan, konektivitas, dan keamanan, PLBN diharapkan membuka ruang bagi pertumbuhan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat perbatasan.
"PLBN bukan sekadar tempat keluar masuk orang dan barang antarnegara. Lebih dari itu, PLBN hadir untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, memperkuat konektivitas antarwilayah, menjaga keamanan kawasan, serta membuka ruang seluas-luasnya bagi tumbuhnya aktivitas sosial dan ekonomi warga di perbatasan," ujar Nadia.
BNPP Akselerasi Pembangunan Infrastruktur PLBN Baru
Untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan pelayanan di kawasan perbatasan, BNPP RI terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur PLBN baru.
Langkah tersebut juga dilakukan untuk memperluas kapasitas pelayanan lintas batas bagi orang dan barang di berbagai wilayah perbatasan lainnya.
Pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya diarahkan pada infrastruktur fisik dan konektivitas, tetapi juga untuk memastikan berbagai program pemerintah dapat menjangkau langsung masyarakat yang tinggal di wilayah terluar Indonesia.
- Penulis :
- Arian Mesa
