Pantau - Pemerintah berkomitmen melibatkan perusahaan aplikasi atau aplikator serta pengemudi ojek daring (ojol) dalam pembahasan ketentuan tarif yang akan dimasukkan ke dalam peraturan presiden (perpres) tentang ojol.
Pembahasan tarif dalam perpres tersebut mencakup layanan angkutan penumpang serta pengantaran barang dan makanan.
Berdasarkan hasil rapat pemerintah dan DPR di Jakarta, Selasa (18/8/2026), pengaturan ekosistem ojol akan melibatkan sejumlah kementerian sesuai bidang masing-masing.
Tarif Ojol Dibagi Sesuai Kewenangan Kementerian
Tarif layanan pengantaran barang dan makanan akan berada dalam lingkup pengaturan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), sedangkan tarif angkutan orang berada di bawah Kementerian Perhubungan.
Sementara itu, Kementerian UMKM akan menaungi para pengemudi ojol, terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan mengembangkan usaha mereka.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan salah satu tujuan utama penyusunan perpres ojol adalah mendorong peningkatan kesejahteraan para pengemudi.
Pemerintah menginginkan pengemudi ojol tidak hanya memperoleh penghasilan dari aktivitas menjalankan layanan ojol, tetapi juga mempunyai kesempatan mendapatkan pendapatan dari kegiatan usaha lainnya.
"Pada prinsipnya tujuannya adalah bagaimana saudara-saudara kita ojol betul-betul bisa tumbuh, bisa sejahtera, dan mereka tidak hanya sekedar mendapatkan pendapatan dari penarikan ojol saja tapi dari usaha-usaha yang lainnya," ungkap Maman.
Sebelum perpres ditandatangani, Maman menjadwalkan pertemuan lanjutan dengan asosiasi dan komunitas pengemudi ojol untuk membahas kebijakan tersebut.
Pemerintah menargetkan perpres mengenai ojol dapat ditandatangani paling lambat pada awal September 2026.
Biaya Jasa Aplikasi Antar Penumpang Maksimal Delapan Persen
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjelaskan perpres ojol secara keseluruhan masih dalam proses finalisasi, tetapi ketentuan mengenai biaya jasa aplikasi untuk layanan angkutan orang telah lebih dahulu ditetapkan.
Biaya jasa aplikasi ojol untuk layanan antar orang ditetapkan maksimal delapan persen melalui keputusan menteri perhubungan yang berlaku sejak 1 Juli 2026.
Dudy mengatakan proses finalisasi perpres membutuhkan waktu karena cakupan aturan mengalami perluasan dibandingkan dengan rencana awal.
Regulasi tersebut semula difokuskan pada transportasi orang, khususnya layanan ojek, tetapi kemudian diperluas untuk mencakup pengantaran makanan dan barang setelah adanya arahan Presiden dan pimpinan DPR.
"Saat ini kita memfinalisasi dan memang membutuhkan waktu karena semula yang akan diatur adalah transportasi orang, khususnya ojek. Namun, sesuai yang disampaikan Presiden maupun pimpinan DPR, wilayahnya diperluas menjadi juga mengatur transportasi makanan dan barang," ungkap Dudy.
Komdigi Cari Titik Keseimbangan Aplikator dan Pengemudi
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan kementeriannya telah melakukan pembahasan mengenai ekosistem pengantaran barang dan makanan.
Komdigi melibatkan perusahaan aplikasi dan pengemudi dalam pembahasan tersebut untuk memperoleh masukan dari kedua pihak.
Diskusi dilakukan untuk mencari titik keseimbangan yang dinilai paling baik dan optimal bagi ekosistem pengantaran barang dan makanan.
Menurut Nezar, pembahasan itu juga mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar kebijakan pemerintah memberikan perlindungan dan hasil terbaik bagi para pengemudi.
"[Hal itu] untuk melihat titik keseimbangan yang paling baik, yang paling optimal, dan terutama sesuai dengan pesan dari Presiden Prabowo untuk melindungi dan memberikan yang terbaik buat pengemudi," kata Nezar.
- Penulis :
- Arian Mesa
